S i s m o n o L a O d e

tiap kata akan terus mengalir

Mendefinisikan Indonesia ala JK

Narasi Iklan:

jjkKetika saya bertemu dengan wakil presiden Amerika, Joe Biden, dia berkata kepada saya: Biasanya kalau kepala negara dari negara lain datang ke Amerika, udah pasti deh minta bantuan. Saya (JK) jawab: Wah, Anda keliru, saya datang kepada Anda justru ingin menanyakan, apa yang Indonesia bisa bantu kepada Amerika, sebab negara Anda sedang mengalami krisis.

Iklan politik JK dilanjutkan dengan ucapan yang berbunyi: Ayo, jadilah bangsa yang mandiri. Selanjutnya pada layar kaca terbaca tulisan sebuah kalimat yang berbunyi: Jangan jadi bangsa peminta-minta.

MENJELANG pesta demokrasi lima tahunan riuh rendah iklan politik adalah hal yang biasa. Hanya saja, ritual politik pemilihan presiden 2009 ini cukup asyik dicer­mati, terutama bagaimana cara tiap tim sukses calon presiden menjelaskan visi-misi calonnya me­la­lui iklan politik. Dari tiga calon presiden, penulis, lebih tertarik membahas iklan politik calon presiden Jusuf Kalla, bukan karena, penulis berasal dari dataran Celebes ataupun iklan politik calon presiden lainnya tidak menarik, tetapi lebih disebabkan kreativitas tim sukses JK-Wiranto dalam menyam­paikan pan­dangan politik JK melalui iklan. Ada banyak iklan politik yang disampaikan ke publik, tetapi dari sekian iklan tersebut, penulis merasa lebih tertarik mencermati iklan politik versi JK-Joe Biden[1]. Iklan ini cukup unik karena mengangkat iklan berdasarkan sebuah realitas sosial yang ada, sehingga keberadaan sosok JK, sebagai representasi bangsa Indonesia “sukses” men­definisikan dirinya sendiri, sekaligus bangsanya di tengah definisi normatif bangsa-bangsa Amerika dan Eropa.

Dari narasi iklan di atas, tampak jelas bagaimana sosok Wakil Presiden Amerika Serikat dalam menyambut Wakil Presiden RI, sekaligus mende­finisikannya. Joe Biden berkata, “Biasanya kalau kepala negara dari negara lain datang ke Amerika, udah pasti deh minta bantuan.” Kalimat bernada akrab ini, sungguh mem­perlihat­kan bagaimana cara pandang orang-orang Barat, dalam hal ini direpresentasikan Amerika Serikat (juga Eropa) terhadap orang-orang Timur, dalam hal ini direpresentasikan Indonesia.

Suku kata ‘udah pasti’[2] menunjukkan betapa, selama ini, orang-orang Timur, terutama Asia dan Afrika kerap datang ke Amerika Serikat (AS) hanya untuk meminta bantuan. Seraya mengatakan bahwa AS (juga Eropa) adalah bangsa besar yang harus dimintai bantuan. Superioritas AS tersebut bukanlah hal yang tidak wajar. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, AS telah dikenal sebagai bangsa besar, terutama setelah meletusnya Perang Dunia (PD) II[3]. Realitasnya, AS  baru mulai menjadi pemain utama dunia dan menjadi “penguasa” dunia baru 20 tahun terakhir. Kedigdayaan AS atas supermasi ekonomi, politik dan militer ini benar-benar membuat negaranya menjadi kuat dan superior di banding negara manapun, termasuk Eropa.[4]

Mengenai cara pandang bahwa AS (juga Eropa) adalah superior dan bangsa Asia dan Afrika (baca: Indonesia) adalah inferior, ada baiknya kita melihat Edward Said, dalam bukunya bertajuk Orientalism[5]. Melalui pendekatan relasi kuasa Foucault, Said dalam karya monumental ini berhasil menyoroti ketidakseimbangan relasi sejarah antara dunia Islam, Timur Tengah, dan “Timur” di satu sisi, dengan imperialisme Eropa dan Amerika di sisi lain. “Orientalism” menggali pemahaman yang belum diangkat sebelumnya, yakni penjajahan (imperialisme/kolonialisme) sebagai perilaku kultural dan bahkan epistemologis (keilmuan) yang menyertai nafsu untuk mendominasi dan menguasai wilayah-wilayah yang jauh. Orientalisme juga menciptakan streotipe dan ideologi tentang the Orient yang diidentikan dengan the Other, dari the Occident (Self). Dengan demikian, Timur dan Barat merupakan hasil konstruksi (representasi) ide atau gagasan berkaitan dengan realitas sosial budaya. Imaji Barat tentang Timur, kuasa dan pengetahuan saling kait-mengait studi kaum Orientalis.

Memang, menurut Hassan Hanafi, istilah Timur (orient) dan ketimuran (orientalism) memiliki pengertian yang berbeda. Pertama, istilah ‘orientalisme’ sebagai studi wilayah, yaitu studi tentang bahasa, sastra, antropologi, dan sosiologi mengenai dunia Timur. Saat kolonialisme tumbuh subur, dunia Timur umumnya berada pada posisi negara yang dijajah, sedangkan negara seperti Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, Portugis, dan lain-lain, sebagai representasi Barat,  adalah negara penjajah. Karena itu hampir semua teks-tks sosial-budaya dan agama mengenai dunia Timur yang dihasilkan ilmuwan pada waktu itu disebut kajian ketimuran atau Oriental(is). Kedua, mengacu pada model atau gaya berpikir. Yaitu, gaya berpikir orang Barat dengan gaya berpikir dunia Timur yang berbeda secara ontologis dan epistemologis.[6]

Perbedaan cara berpikir antara Timur dan Barat dapat ditemukan bukan saja pada masa kolonialisme, tapi sampai sekarang, bahkan mungkin terus berlangsung dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Tulsi B. Saral[7], misalnya, mengemukakan beberapa kelemahan komunikasi antarbudaya yang bersifat analitik-reduksionis dan kuantitafif antara lain:

  1. Budaya Barat terlalu banyak indra visual dan auditif: ada kemungkinan  perbedaan dalam mengindra stimulasi yang sama dari bangsa yang berbeda;
  2. Fokusnya hampir terbatas pada penelitian yang obyektif-empiris, sehingga menghilangkan cara berpikir mistis.
  3. Terlalu bertumpu pada kebenaran obyektif (objective truth), pandangan dunia yang tunggal serta tidak memahami asumsi-asumsi paradigma yang digunakan.
  4. Pandangan dualistik: memilah secara tegas antara tubuh-jiwa, individu-lingkungan, kesadaran individu-kesadaran kosmis.
  5. Kebanyakan penelitian (studi) didasarkan pada model linier yang mekanistik. Model ini dianggap tidak tepat untuk menjelaskan dan memahami komunikasi antarbudaya yang holistik.

Dari cara pandang superior dan dikotomik di atas, Joe Biden, juga ingin menghadirkan suasana bahwa dia, anak bangsa Amerika adalah pusat segalanya. Melalui kuasa bahasanya, Amerika (terutama AS) telah menjadi simbol “kedigdayaan” suatu ruang dan waktu. “Kedigdayaan” ini tentunya dibangun melalui konstruksi ideologi, terutama melalui penciptaan opini publik media massa dan teks-teks pelajaran, lengkap dengan simbol-simbol kemegahannya, seperti infrastruktur/bangunan yang megah, pusat sosial dan kebudayaan dan peradaban yang “demokratis”, dan sebagainya. Tidak hanya itu, “kedigdayaan” tersebut, yang kemudian menjadi hegemoni.[8]

Sebagaimana dikatakan Henry Levebre, Filsuf Prancis pascamodern, bahwa hegemoni dalam bentuk yang lebih detail lagi, adalah proses penguasaan ruang hidup (lebensraum) oleh kekuatan dominan, dengan tujuan menciptakan kelang­gengan. Hegemoni dalam ruang ditujukan untuk melanggengkan sistem kekuasaan yang lebih maju dari sekedar masalah pemerintahan. Hegemoni dalam ruang publik adalah politik penguasaan ruang konkrit itu sendiri. Ruang hidup tidak mungkin bebas nilai, ia merupakan medan dialog kekuatan-kekuatan dominan. Di mana penguasaan ruang dilakukan dengan menciptakan tanda-tanda (simbol) keberhasilan sebuah ideologi dalam wujud bangunan megah, pertanian, dan pabrik-pabrik adalah wujud keberhasilan suatu ideologi terhadap ideologi lainnya. Penguasaan ruang sebagai media dikemudian waktu akan menjadi medan pertarungan penciptaan opini dan legitimasi publik.

Pandangan ini, tentunya mengacu pada empunya Hegemoni, Antonio Gramsci. To­koh sosialis Italia ini memberikan pandangannya bahwa hegemoni sebenarnya ada­lah praktik dominasi kekuatan pemerintah (state) terhadap publik (people/civic) dengan cara “halus”. Dalam praktik dominasi ini, kelas dominan tidak secara ken­tara menyusun aturan permainan, memaksa, mengajak atau mengontrol kelas terdominasi. Demikian pula kelas terdominasi yang tanpa sadar (unconciusness) dan tanpa paksa (unforceness) mengikuti permainan tadi.

***

PERBEDAAN-PERBEDAAN tersebut di atas adalah hal mungkin untuk melihat bahwa Timur (baca: Indonesia) adalah negara bekas jajahan kolonialis Portugis, Spanyol, Belanda, “Japan”[9], dan Sekutu yang tidak memunyai posisi yang setara dengan Barat (baca: Amerika). Dengan demikian, yang dilakukan, Joe Biden adalah ingin “mengulang” sekaligus “melancarkan” konsep kolonialis baru dengan berupaya menjustifikasi sebuah bangsa berdasarkan paradigma yang dia miliki. Mungkin, bahasa[10] Joe Biden, bukanlah sesuatu yang telah direncanakan; bersifat spontanitas, tetapi “spontanitas” tersebut, setidaknya, adalah representasi emosional dan mentalitas yang telah beruratakar dalam diri orang-orang Barat, tidak terkecuali Joe Biden, yang berupaya mendominasi the other melalui bahasa.

Untungnya, “spontanitas” Joe Biden ini dijawab dengan spontanitas Jusuf Kalla. “Wah, Anda keliru, saya datang kepada Anda justru ingin menanyakan, apa yang Indonesia bisa bantu kepada Amerika, sebab negara Anda sedang mengalami krisis,” jawab JK[11]. Jawaban JK, sekaligus bisa dianggap singnifier sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, JK, sebagai representasi Indonesia (juga Asia) telah sukses melihat (memaknai/signified) dirinya dan “melawan” para­digma Joe Biden. Sikap JK ini, terutama merujuk pada kata yang ditebalkan di atas, seolah-olah mengingatkan kita kepada Hasan Hanafi[12], tentang pentingnya berparadigma oksidentalisme. Hanafi berkeyakinan bahwa pada kenyataannya toh orientalisme sama saja dengan imperialisme, seper­ti kepopuleran imperalisme kultural yang digelar Barat melalui media informasi dengan mempropagandakan Barat sebagai pusat “kebudayaan kosmo­polit”. Dan bahkan, orientalisme dijadi­kan kedok belaka untuk melancarkan eks­pan­si kolonialisme Barat (Eropa dan Amerika) terhadap dunia Timur (Islam).

Lantas, apakah dengan proyek oksidentalisme ini Hanafi berambisi merebut kekuasaan orientalisme? Tidak! Oksidentalisme hanya ingin menuntut pembebasan diri dari cengkeraman kolonialisme orientalis. Menurut Hanafi, “ego oksidentalisme lebih bersih, objektif, dan netral dibandingkan dengan ego orientalisme”. Oksidentalisme sekadar menuntut keseimbangan dalam kebu­da­yaan, dalam kekuatan, yang selama ini memposisikan Barat sebagai pusat yang domi­nan. Dengan demikian, jika dilihat dari proyek oksidentalisme tersebut, JK, jika mungkin tidak berlebihan, dapat dianggap telah berniat mengakhiri dan sekaligus meruntuhkan mitos Barat yang dianggap sebagai satu-satunya representasi dan pusat (kekuatan) dunia, baik pusat ilmu pengetahuan, pusat gaya hidup, pusat ekonomi, pusat peradaban, dan karenanya menjadi sandaran peradaban lain, sekaligus ingin mengukuhkan keberadaan Timur.

Sikap JK, dalam iklan yang berbaur realitas tersebut, memang asyik untuk dikaji, selain sukses menggambarkan posisi yang setara, jika dilihat dari kacamata poskolonial[13] sebagaimana telah digambarkan di atas, juga mencerminkan suasana kebatinan JK, dalam menginternali­sasi­kan paham nasionalisme keIndonesiaan. Makanya, setelah sekuens itu, iklan tersebut menghadirkan kalimat (sebagai signifier), “Ayo, jadilah bangsa yang mandiri.” Selanjutnya pada layar kaca terbaca tulisan sebuah kalimat yang berbunyi: Jangan jadi bangsa peminta-minta.

Ungkapan di atas, secara vulgar mempertonton bagaimana nasionalime Indonesia ala JK, yang berbasis pada sikap kemandirian bangsa; yang tidak menjadi bangsa peminta-minta[14]. Konsepsi nasionalisme, pada prinsipnya mengacu pada rasa kebangsaan, yakni dimensi sensoris meminjam istilah Benedict Anderson[15] (1991[1983]) Imagined Communities merupakan konsep antro­pologi yang tidak semata-mata memandang nasionalisme sebagai prinsip politik. Dimensi sensoris yang tak lain adalah kebudayaan ini memperjelas posisi antropologi yang berangkat dari konsep suku bangsa, kesukubangsaan, bangsa, dan kebangsaan, sebagaimana dibicarakan di atas. Inilah akar-akar bagi mem­bicarakan rasa kebangsaan (nasionalisme) itu. Rasa kebangsaan atau yang kerap kali juga disebut nasionalisme adalah topik baru dalam kajian antropologi. Nasionalisme sebagai ideologi negara-bangsa modern sejak lama adalah rubrik ilmu politik, sosiologi makro, dan sejarah.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana ditulis Kenken, bahwa nasio­nalisme kita bersifat Nasionalisme-Kebangsaan. Nasionalisme Kebangsaan Indo­nesia itu berbeda dari etno-race chauvanisme seperti yang dibangun oleh Johann Gottfried von Herder. Ia merupakan pendewasaan dari konsepsi nasio­nalisme sektarian seperti konsepsi `nasionalisme Jawa’ yang dicetuskan oleh Soetatmo Soerjokoesoemo pendiri KOMITE NASIONALISME  JAWA (1918). Nasio­nalis­me Kebangsaan Indonesia juga bukan alat `political legitimacy’ untuk praktek `nasionalisme keagamaan’  seperti yang dianut oleh Zionis Israel. Ia juga berada di atas diferensiasi ideologi politik.

Tetapi keunikan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia adalah sifat yang tidak antagonis terhadap fakta multi-etnik, multi-kultur, multi-agama, multi-lingual. Bhinekka Tunggal Ika dan Pancasila mencegah Nasionalisme Indonesia berubah menjadi Fasisme ala Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Bung Karno dalam pidato `Lahirnya Pancasila’ dengan mengatakan “Sila Ke-Bangsaan mengandung unsur kuat Ke-Manusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tidak akan mungkin meluncur ke arah chauvinisme dan menentang pikiran-pikiran rasialisme”. Dengan demikian, Nasionalisme Kebangsaan Indonesia membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi membangun negara Republik Indonesia tanpa prejudice rasialis, etnis, agama, dan orientasi politik.

Dengan demikian, dalam diri JK, pemahaman nasionalisme, sebagaimana digambarkan dalam iklan di atas, setidaknya merujuk pada prinsip kemandirian. Prinsip ini diperkuat dengan pelbagai iklan politik lainnya, yang rata-rata terinspirasi dari kerja-kerja riil JK sebagai Wakil Presiden ataupun mantan Mentri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat di jaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dalam iklan politik versi yang lainnya tersebut, tim sukses kampanye JK menghadirkan bagaimana pandangan politik JK terhadap keharusan pegawai negeri memakai batik; kesuksesan pembangunan bandara udara Hasanuddin, Lombok, dan Medan, tanpa campur tangan pihak asing; kesuksesan swasembada beras; kesejahteraan rakyat melalui konversi minyak tanah ke gas; kesuksesan menyesaikan konflik di Ambon, Poso, dan Aceh; dan perlunya pemakaian produk dalam negeri yang diasosiasikan melalui merek sepatu JK Collection.[16]

Upaya-upaya penggambaran nasionalisme ala JK ini, tentunya dalam beberapa bersifat politis bahkan bisa dikatakan jauh dari kepentingan ideologis, sebagai sesuatu yang lebih signifikan. Perkara politis ini, tentunya tidak bisa disangkal karena momentum kehadiran iklan ini bersamaan dengan masa kampanye pemilihan presiden 2009. Sehingga, sebagian dari masyarakat, bagi penulis, mungkin melihat iklan ini hanya sebagai produk intertaitmen politik, untuk berupaya menarik perhatian pasar (pemilih, terutama pemilih rasional), demi tujuan akhirnya, yakni memilih pasangan JK Wiranto. Saya, selaku penulis, membayangkan andaikata iklan ini hadir jauh-jauh hari sebelum pemilu, maka sebagaian (besar) dari pengamat (juga penikmat) iklan akan berkata lain. Mereka dipastikan akan melihat JK sebagai sosok yang lebih berbeda, dengan segenap latar belakang identitasnya.

Terlepas dari asumsi-asumsi politis tersebut, bahwa kehadiran iklan politik ini kurang begitu esensial, apalagi menimbulkan sikap kontroversi untuk kalangan tertentu. Akan tetapi, penulis cukup mengapresiasi kreativitas iklan pasangan JK Wiranto, terutama iklan JK-Joe Biden. Iklan ini juga menyuguhkan visualisasi yang begitu memesona, dengan background berwarna merah, putih, hijau, dan biru, sehingga tampak alami akan keindonesiaan; negeri kaya raya yang direbut dengan keberanian dan kesucian hati para pejuang. Dan yang pasti, kibaran merah putih di atas langit biru dan kelugasan bahasa JK dalam performance yang sederhana, diakhir iklan tersebut, menan­dakan (representasi) keteguhan hati dan kesederhanaan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang setara (juga unggul) dengan bangsa-bangsa di dunia lainnya, tanpa ada anggapan siapa bangsa yang superior dan siapa bangsa yang inferior. Dengan kata lain, iklan ini berupaya menghadirkan konsepsi kemandirian bangsa Indonesia; yang lebih terhormat! Tanpa harus tergantung dengan bangsa lain. Bukan demikian?


[1] Untuk saat ini terdapat 15 versi iklan Politik JK Wiranto, lebih lengkapnya tentang iklan politik JK lihat http://www.sahabatmuda.com/home.php/content/jkwiranto/6/video/15/index.html#view

[2] Tanda ‘ (baca: aksen) penulis sengaja untuk konsisten terhadap simbol ‘ dalam kajian semiotika. Tanda ‘ dalam semiotika berarti signifier (penanda).

[3] Sebelum PD II, memang AS adalah bangsa barbar yang dianggap anal bawang oleh Mittelmächte-Jerman. Saat, AS berambisi menguasai Canada, AS mengalami kekalahan perang yang amat telak dan memalukan. Satu-satunya perang “beradab” yang dimenang­kan AS cuma perang kemer­de­kaan yang kemenangannya dibantu Napoleon Bonaparte.

[4] Memang kedigdayaan AS belum masih seumur jagung dan belum teruji apalagi menandingi kedigdayaan Roma ataupun Persia atau yang paling modern adalah Pax Britania, sebagaimana ditulis Paul Kennedy dalam “The Rise and Fall of the Great Powers; untuk lebih jauh lihat juga

http://qnoyzone.blogde­tik.com/index.php/tag/kedigdayaan-amerika-serikatwaham.

[5] Istilah ini dipakai Edward W. Said. Untuk lebih jauh lihat bukunya, Orientalism:Western Representations of the Orient, London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

[6] Lihat Hasan Hanafi. 2000. “Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat”. Bandung: Penerbit Paramadina.

[7] Lihat http://tsanincenter.blogspot.com/.

[8] Istilah hegemoni berasal dari kata Yunani yaitu hegeisthai (to lead atau shidouken). Kata ini banyak dipakai oleh para ahli sosiologi untuk menggambarkan suatu usaha mempertahankan kekuasaan. Artinya, bagaimana kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok berkuasa. Tokoh hegemoni yang terkenal adalah Antonio Gramsci (1891-1937). Analisis hegemoninya merupakan usaha improvisasi terhadap konsep determinasi ekonomi dan kritik terhadap kaum kapitalis. Meskipun analisis hegemoni Gramsci berkisar pada kekuasaan ekonomi, namun konsep hegemoni dapat diperluas ke wilayah sosial dan regional (lihat: Nancy Bonvillain (1993).

[9] Tanda “ diperuntukkan untuk Japan karena negara ini, secara geografis bukan bagian dari dunia Barat, walaupun harus diakui bahwa nalar bangsa Japan bisa dikatakan menyerupai bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Hingga saat ini, harus diakui pula bahwa Japan (apalagi China) merupakan dua negara Besar di Asia, yang oleh Eropa dan Amerika diakui sebagai negara yang unggul, bahkan dipandang setara dengan mereka.

[10] Bahasa merupakan gambaran ideologis sebuah bangsa, sekaligus medium untuk menguasai orang lain. Dalam ungkapan yang bertenaga, Jurgen Habermas (via Yudi Latif, dkk., berkata, “Language is also a medium of domination and power.”

[11] Kejadian ini terjadi pada saat kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, H. Muhammad Jusuf Kalla, ke Amerika Serikat, pada Rabu, (4/2/2009), pukul 10.15 waktu setempat,  di ruang Kerja Joe Biden di West Wing Gedung Putih, Washinton DC, AS. Pertemuan dila­kukan setelah Wapres Kalla menjadi pembicara pertama dalam pertemuan National Prayer Breeakfast (NPB) ke-57 di Hotel Hilton, Washington DC. JK tercatat, sebagai tamu pertama Wapres AS Joe Biden. Sebelumnya, JK telah mengunjungi Asia (Japan) dan selanjutnya, setelah kunjungan ke AS, JK  langsung mengunjungi Eropa. Mengenai pemberitaan ini lihat http://www.detik.com edisi Kamis, (5/3) bertajuk Wapres JK Bertemu Wapres Joe Biden di Gedung Putih; atau lihat juga www.kompas.com, edisi Kamis, (5/2) bertajuk Ketemu Biden Jusuf Kalla Usulkan AS Selesaikan Palestina.

[12] Ibid 7

[13] Teori Poskolonial kini menjadi teori yang seksis, khususnya bagi kajian akademis dunia Timur pada akhir abad ke-20. Teori Poskolonial sering juga disebut sebagai metode dekonstruktif terhadap model berpikir dualis, yang senantiasa memposisikan dua entitas secara biner, diametral atau vis a vis. Lepas dari kontroversi pengertian poskolonial (pos = pasca atau kritik), di sini dapat dipahami bahwa Poskolonial merupakan satu ancangan teoritis untuk mende­konstruksi pandangan kaum kolonialis Barat (khususnya kaum orientalis) yang merendahkan Timur (masyarakat jajahannya). Karena, meminjam pendapat Edward Said, pandangan dan teori-teori yang di hasilkan Barat tidaklah netral dan obyektif, tapi sengaja didesain melalui rekayasa sosial-budaya demi kepentingan dan kekuasaan mereka. Untuk lebih memahami poskolonialisme baca, Leela Gandhi, 2006, dalam Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, Yogyakarta: Qalam,; Ania Loomba, 2005, dalam Colonialism/Poskolonialism, London dan New York: Routledge dan Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (editor) dalam Hermeneutika Pascakolonial—Soal Identitas—(Yogyakarta: Kanisius, 2004) halaman 11.

[14] Versi kemandirian ini menjadi tema utama dalam iklan politik JK Wiranto dalam kampanye pemilu Presiden 2009.

[15] Benedict R O’G Anderson, dalam Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

[16] Ibid 2.

2 Juli 2009 Posted by | media and culture studies | Tinggalkan komentar

Musik Inbox, Mall, dan Kawula Muda

20081031171105-inbox-lastPERNAHKAH ANDA MERASAKAN DAN MENIKMATI “hiburan” di pagi hari? Mungkin saat itu, tepat pukul 07.30 wib., Anda baru saja terbangun dari tidur panjang (setelah shalat Shubuh), lantas mengotak-atik remote TV dan secara tidak sengaja meng-klik chanel SCTV. Ya’ pasti Anda menemukan dua sosok anak muda atau lebih, selaku presenter, yang dikelilingi ratusan kawula muda, yang menunggu lantas menikmati musik hiburan sang idola. Jika iya, cobalah Anda perhatikan lagi di manakah acara itu berlangsung?

Dua pertanyaan sederhana di atas, tentunya mudah ditebak: acara itu bernama Inbox yang kerap dihelai di mall kota-kota yang dituju. Senyatanya, program yang dimulai sejak 3 Desember 2007 ini mirip siaran radio di banyak segi. Pada setiap episode, mulai senin hingga jumat program ini “meminta” penonton untuk memilih 1 dari 20 tangga lagu yang sedang hit dan jika ada lagu yang kurang diminati, maka lagu itu dipastikan akan terdepak dari tangga lagu tersebut. Inbox juga memutar video klip pilihan pemirsa yang disampaikan me­lalui SMS; juga menghadirkan dialog interaktif dengan memakai teknologi 3G antara presenter dan pemirsa televisi. Selain itu, acara yang terkadang menghadirkan presenter Andhara Early, Asty Ananta, Evan Sanders, Dimas Beck, Andhika Pratama, dan Teuku Wisnu, semuanya adalah bintang-bintang muda yang sedang ngepop, membahas topik berita terhangat selebritis, film/sinetron, dengan menghadirkan bintang tamu selebritis pilihan.

Sungguh acara yang menghibur di kala pagi. Bagaimana tidak, seorang yang baru bangun dari tidurnya langsung dinyanyikan lagu-lagu yang sedang ngepop, belum lagi kalau yang tampil sebagai presenter adalah sang idola membuatnya menahan diri untuk mandi. Itu baru perkara, seorang pemirsa Inbox yang menonton dari layar TV, bagaimana dengan penoton yang hadir di tempat berlangsungnya acara? Penulis hanya bisa membayangkan mereka ketika melihat dalam layar kaca ajaib. Mereka terlihat begitu antusias dan menikmati kata-kata presenter, lagu-lagu musisi pilihan, dan gosip-gosip para bintang tamu. Belum lagi jika melihat acara tersebut hadir di mall-mall, sudah pasti mereka seolah-olah berada dalam surga hiburan.

Saking kuatnya aura acara ini, pihak SCTV mengklaim kalau acara Inbox sesungguhnya tidak hanya menawarkan aspek hiburan, tetapi dapat dianggap “ideologi alternatif” karena hadir untuk melawan kuatnya mainstream sinetron dan acara gosip di pagi hari, seperti KISS. “Lewat Inbox, kami ingin membuktikan bahwa acara musik pada jam kerja pun bisa ditonton. Kalau bombastisnya ya ingin membuat revolusi, soalnya kesannya ibu-ibu di rumah itu senangnya hanya sinetron dan gosip,” kata Manajer Senior Humas SCTV Budi Darmawan, sebagaimana lansir harian Kompas, edisi Minggu, 13 Januari 2008.

Sepintas alasan yang sedikit apologis tersebut dapat dibenarkan. Karena, di jam-jam itu acara gosip dan sinetron begitu membanjiri pemirsa. Hingga pemirsa pasif tidak punya pilihan untuk “menolak”. Akan tetapi, tawaran-tawaran yang diajukan oleh Inbox, bagi penulis, tidaklah jauh dari substansi program tayangan yang hendak dilawannya. Sebagai acara musik, yang dianggap” alternatif”, tayangan Inbox juga tetap menawarkan pleasure (kese­­nangan) terhadap pemirsa/penonton, sebagaimana pleasure itu terda­pat dalam tanyangan sinetron dan gosip di pagi hari.

Oleh karena itu, program musik Inbox SCTV, dalam dunia modern kekinian tidak lagi harus dilihat sebagai satu sisi otonom, yang hanya berfungsi sebagai sarana penghibur. Akan tetapi, tayangan musik Inbox juga harus dianggap sebagai produk kapitalisme yang berusaha membeli dan menjual aset hiburan tersebut untuk keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis tersebut dapat dijumpai pada massifikasi kawula muda untuk hadir di Mall, yang menawarkan sejuta harapan dan juga dijumpai ketika bagai­ma­na mereka merilis lagu-lagu yang sedang hits lewat sms, yang tentunya satu sms bernilai lebih dari standar yang ditetapkan (baca: 2500 /sms).

Dengan demikian, program acara ini telah dibungkus sedemikian rupa, hingga sukar menemukan sisi orisinalitasnya. Tak heran, dalam tulisan­nya, “A Sosial Critique of Radio Music,” Theodor W. Adorno memandang musik (termasuk tayangan Inbox, pen.) telah menjadi commodity listening[1]. Adorno juga yang lain, masih yakin bahwa di dalam logika industri kebudaya­an segala kriteria dapat berubah. Selera dan hasrat senantiasa berubah di balik mesin hawa nafsu yang lahir, seperti lewat pesona iklan sebagai ekspresi dari estetika produksi komoditas kapitalisme. Segala produk dan simbol budaya pada gilirannya harus distandarisasikan, dihomogenisasikan, diko­mer­sialisasikan, dan dikomodifikasikan, karena semua hal harus menjadi produk budaya untuk konsumsi massa. Pendek kata, semua hal dapat menjadi komoditas. Tidak hanya cinta, tidak hanya kesetiaan, tidak hanya impian, bahkan tubuh, kecantikan, seni, musik, dan suara pun telah menjadi komoditas yang siap hadir dan menyapa kita, kapan dan di mana saja.

Dalam kaitan dengan community listening di atas, perkembangan musik (Inbox) dapat diyakini sebagai “bahasa universal” yang mempunyai logika dan ideologi sendiri. Lewat tayangan musik Inbox, pemirsa diberikan kehangatan insani dan makanan ruhani. Makanan dan kehangatan ini dapat dijumpai dengan hadirnya para musisi-musisi andalan pemirsa, bintang tamu, presenter. Dengan sejuta pesona yang dimiliki mereka, beserta atribut-atribut yang melekat dalam tubuh para selebriti (terutama musisi), pemirsa dibuat kagum hingga harus menghentakkan kaki atau menggerakkan kepala bahkan aliran musik yang dinyanyikannya, mampu membuat ceria hanya karena enak didengar. Di titik inilah, musik Inbox yang relatif bisa dikatakan sebagai alat alternatif untuk mengisi waktu luang (leisure) manusia modern. Bahkan, seorang Dr. Jeannette Vos, co-author buku laris The Learning Revolusion[2] mengatakan bahwa sebuah revolusi kini tengah terjadi dalam cara kita menggunakan musik. Musik yang dipandang sebagai pemicu akselerasi perkembangan otak kanan manusia ternyata dapat digunakan juga dalam meningkatkan akselerasi dan kualitas manusia dalam belajar. Artinya, musik telah berubah menjadi alat yang mampu membuat manusia belajar banyak hal, termasuk bagaimana musik mampu menggerakkan manusia untuk menikmati setiap kata yang dilantungkannya.

Demikian halnya, ketika kita mencermati fenomena musik sebagai produk industri budaya massa akan semakin tampak betapa “leisure” (waktu luang) selalu amat berkaitan dengan “pleasure” (plesir atau sarana untuk bersenang-senang). Ideologi “pleasure” hanya akan ampuh kalau “leisure” masyarakat berhasil ditaklukkan. Dengan demikian”leisure” kawula muda berhasil dikolonisasi atau dihegemoni lewat ideologi kebudayaan pop yang dikemas cantik dan menawan seperti musik, maka tidak hanya keuntungan kapital yang diraihnya, tetapi juga selera, mimpi, dan imajinasi mereka pun bukan mustahil dapat didikte bahkan secara politik mereka bisa diapatiskan. Karena, signifikansi ideologi kebudayaan massa itu justru ditentukan di dalam proses komunikasi itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, ada baiknya kita melihat bagaimana Adorno (via Rusbiantoro, 2008: 25)[3] melihat dominasi dalam produksi budaya pop. Menurutnya, musik populer diproduksi oleh industri kebudayaan yang didominasi oleh dua proses, yakni standarisasi dan pseudo-individualisasi. Standarisasi ini merujuk pada lagu-lagu pop yang biasanya hampir mirip dan dicirikan oleh strukturnya yang dapat saling bertukar. Standarisasi juga mendefinisikan cara industri kebudayaan dalam menghancurkan segala tantangan, keaslian, autensititas, atau stimulasi intelektual dari musik yang dihasilkannya. Sedangkan, pseudo-individualisasi mencuri perhatian dengan menciptakan kebaruan atau keunikan lagu bagi para pendengarnya, dan menyembunyikan proses standarisasi ini dengan membuat lagu lebih bervariasi dan berbeda dengan lagu-lagu yang lain.

Anggapan Adorno tentang industri budaya pop di atas, tidak dapat disembunyikan lagi oleh program tayangan Inbox maupun tayangan musik populer lainnya, seperti DAHSYAT (RCTI) maupun MTV Ampuh (Global TV). Baik Inbox maupun lainnya, dalam setiap tayangannya, telah berhasil melakukan standarisasi dan pseudo-individualisasi, dengan cara-cara yang telah dikonstruksi sedemikian rupa berdasarkan kepentingan kapitalis. Standarisasi dalam musik Inbox dapat kita jumpai ketika melihat adanya kesamaan warna musik dari 20 tangga lagu yang sedang hits, sedangkan pseudo-individualisasi, dapat kita jumpai ketika acara ini berhasil men­ciptakan suasana baru dan berbeda dengan acara-acara lainnya, sela­in itu, Inbox sukses mencuri perhatian kawula muda untuk segera menonton, jika perlu ketika acara itu berlangsung di daerah tempat tinggal mereka, mereka meninggalkan jam sekolah/kuliah. Dan, tak kalah hebatnya lagi acara ini sukses menyihir ibu-ibu rumah tangga (juga kawula muda di rumah) untuk menanggalkan sinetron dan gosip di pagi hari.

Oleh karena itu, kita tidak dapat pungkiri bahwa kapitalisme global telah menjadikan musik Inbox sebagai komoditas. Sebagai komoditas, musik Inbox juga (dipaksa atau terpaksa) harus mengikuti kriteria standarisasi produk layaknya barang-barang komoditas massal lainnya. Standarisasi tersebut cenderung mengarahkan dunia musik ke dalam komodifikasi, dimana peran musik telah diubah demi meraih keuntungan semata, terutama diperoleh dari kawula muda, sebagai pasar yang menggiurkan.

Dua orang pakar cultural studies pernah mengurai bagaimana budaya musik pop memandang kawula muda, dalam bukunya The Populer Arts, Stuart Hall dan Paddy Whannel (1964)[4] mengatakan bahwa potret anak muda adalah sebagai orang lugu yang siap dieksploitasi oleh industri budaya pop. Karena itu pula, tak heran kalau Inbox (juga tayangan musik lainnya) begitu cerdas membidik kalangan kawula muda. Dengan strategi penayangan program hiburan yang menarik, tampaknya Inbox (juga tayangan musik lainnya) berhasil dalam upayanya mengembangkan dan mengeksploitasi budaya kawula muda Indonesia. Di saat yang sama, ia juga berhasil menawarkan nilai konsumerisme; konsep diri yang dikomoditaskan, dan gaya hidup yang dikemas dengan kriteria dan standar hiburan global, walaupun dalam beberapa hal, penulis tidak memungkiri, acara ini terkadang memperlihatkan nilai-nilai kelokalan. Namun justru dengan cara itulah, institusi dibalik penayangan acara musik ini secara halus (subtle) berhasil membentuk budaya kawula muda yang penuh nilai-nilai konsumerisme.

Dengan demikian, bagi kawula muda (kalau dapat kita katakan), mengonsumsi musik Inbox bisa jadi sebuah cara mengada (way of being) di dunia. Konsumsi musik digunakan sebagai tanda yang dengannya kawula muda menilai dan dinilai oleh orang lain. Menjadi bagian dari subkultur anak muda berarti memperlihatkan selera musikal tertentu dan mengkalim bahwa konsumsinya adalah tindakan kreasi komunal. Menurut Reisman[5], tidak menjadi soal apabila komunitas itu bersifat nyata ataukah imajiner. Yang penting adalah bahwa musik menyediakan sense akan komunitas. Ia adalah komunitas yang tercipta melalui tindakan konsumsi: tatkala ia men­dengar­kan musik (dalam hal ini Inbox, pen.), bahkan jika tak ada orang lain di sekelilingnya, ia mendengarkan dalam sebuah konteks “orang lain”: imajiner-tindakannya mendengarkan tentu saja sering kali merupakan sebuah upaya menjalin hubungan dengan mereka.

Alhasil, industri musik pop berhasil menjadikan kawula muda sebagai penikmat musik setia. Dengan segala kecanggihan dalam mengemas musik dan penanyangannya di mall yang menghadirkan sejuta imaji tentang dunia belanja, maka dapat dipastikan Inbox (juga tayangan musik lainnya) berhasil membentuk generasi pemuja budaya pop, sebuah generasi yang hadir dengan pakaian kesenangan dipenuhi selera citra yang mengintari identitasnya.

***

SEBAGAIMANA telah penulis katakan di atas, bahwa “keunikan” acara Inbox adalah terletak pada penayangannya di mall. Di Jogja, pernah diadakan di Ambarukkmo Plaza, di Depok di adakan di Margo City, di Medan diadakan di Sun Plaza Medan, Di Jakarta diselenggarakan di Supermal Karawaci, di Bandung diadakan di beberapa titik mall, seperti Bandung Indah Plaza, Istana Plaza, dst. Dalam kaca mata orang kebanyakan tempat penayangan tersebut tidaklah bermasalah, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan saling mendukung. Tetapi, benarkah demikian? Tidak adakah maksud lain yang lebih subtil dari tempat penayangan acara tersebut?

Untuk menjawabnya, mengetahui definisi mall adalah hal yang penting dan utama. Mall, secara semantik dapat dimaknai sebagai pusat perbelanjaan modern. Di sini, deretan tanda-tanda modernisme, terutama gaya hidup tampak terpajang, tanpa celah secuil pun. Orang-orang yang berkunjung dipastikan seolah-olah memasuki dunia baru penuh dengan imaji modernitas. Oleh karena itu, Soejadmiko (2008: 53), dalam bukunya bertajuk Saya Belanja, maka Saya Ada[6], melukiskan mall, sebagai surga bagi kon­sumerisme (a temple of consumerism), di mana, secara sadar, pengalaman belanja berlanjut hingga masuk wilayah hiburan. Mall tidak hanya merupakan tempat di mana konsumen bebas memilih dan juga merupakan pusat ekonomi, melainkan secara aktif membentuk imaji mengenai kehidupan “yang seharusnya”, dan imaji itu disebut konsumerisme. Mall boleh dikata sebagai “agama baru” bagi kawula muda.

Mall-mall perbelanjaan juga merupakan lingkungan yang amat terkontrol. Hal ini tampak pada sistem keamanan yang ada (antara lain: patroli “polisi” dan Closed Circuit Television [CCTV]. Di satu sisi, tentu saja melalui sistem ini tercipta “kota yang lebih bersahabat” (bila dibandingkan dengan situasi “di luar”). Di lain sisi, situasi ini tidak lepas dari kritik. Maksudnya, adanya CCTV membuat setiap aktivitas individu selalu terpantau sepanjang hari. Lalu, dimanakah hak sebagai individu mau diletakkan? (misalnya: ketika seseorang sedang mengambil sejumlah uang melalui mesin Automatic Teller Machine [ATM] (Soejadmiko, 2008: 55).[7]

Saking kuatnya hegemoni mall atas kesadaran manusia modern, terutama kawula muda, John Fiske menggambarkan pusat-pusat perbe­lanjaan tersebut sebagai “katedral-katedral konsumsi”[8]. Walaupun frase ini segera ia sesali, mengingat frase itu telah menyamakan konsumerisme dengan ritual-ritual ibadah profan, akan tetapi ungkapan Fiske tentunya cu­kup rasional dan beralasan, karena kegiatan berbelanja di mall begitu menga­syik­kan; bahkan banyaknya produk yang menggiurkan dipasang berjejal mengelilingi pembeli yang ketika kita melihatnya, kita seolah-olah dihipnotis untuk segera memilikinya. Pelbagai produk tersebut telah mengubah cita rasa pembeli, yang seharusnya hanya berfungsi sebagai barang dagangan, seolah-olah telah menjadi deretan “ritual keagamaan” yang siap menolong kegeli­sahan pembeli selama ini. Tak ayal, pembeli yang kebanyakan dari mereka adalah kawula muda (terutama perempuan) menganggap kegiatan belanja di mall adalah kebutuhan dasar yang penuh fantasi.

Berdasarkan asumsi-asumsi itulah, maka penayangan Inbox di mall yang banyak menghadirkan kawula muda perlu dicurigai. Kecurigaan itu dapat dituju pada hasrat musik yang identik dengan alat penguasaan kesa­daran manusia melalui perannya sebagai komoditas kapitalisme, sementara mall adalah pusat perbelanjaan yang mempertontonkan produk kapitalisme. Sedangkan, kawula muda yang penuh dengan imaji adalah pasar yang dituju dari dua industri budaya ini. Di sinilah, ketiga aspek ini: inbox, mall, dan kawula muda saling berkait-kelindang dan membawa keuntungan mu­tual­isme pada industri kebudayaan.

Mungkin sebagian penonton Inbox kurang memahami (hanya karena tidak disiarkan atau malas tahu), bagaimana suasana kawula muda, setelah tayangan Inbox dilangsungkan secara live. Kemanakah mereka? Aktivitas apa yang mereka lakukan? Apakah langsung segera balik ke ru­mah/se­ko­lah/kam­pus atau jangan-jangan mereka langsung mengejar idolanya untuk meminta tanda tangan dan siapakah yang punya kuasa melarang mereka untuk mengintari dunia imaji mall, lantas berusaha membeli produk-produk yang dikonsumsi para idola mereka?

Pertanyaan sekaligus dugaan-dugaan di atas, dapat dipastikan relatif untuk dijawab. Tetapi, kemungkinan-kemungkinan dugaan tersebut akan terjadi, walaupun dalam kuantitas yang sukar untuk ditebak. Sebagaimana telah penulis utaran di atas, bahwa penayangan Inbox di mall perlu dicurigai karena amat ideologis dan politis, maka penulis (lebih sepakat) menduga mereka tidak segera balik ke tempat semula, tetapi mengejar tanda tangan sang idola lantas “bermain-main” dalam dunia mall yang penuh tawaran yang menjanjikan. Di sana mereka bebas menonton secara telanjang image (baca: citra iklan) yang sedang populer. Lantas, mencari-cari pakaian (sebagai sumber gaya hidup) sang idola dan ketika menemukaannya dipastikan mereka akan membelinya, tanpa berpikir apakah itu adalah kebutuhan atau hasrat pragmatis sekadar untuk menemukan gaya hidup kekinian.

Dengan pakaian (baca: gaya hidup) yang dikenakan, para kawula muda ini merasa ada. Dari pakaian yang dibeli, bermimikri dengan pakaian sang idola, mereka melihat ada sistem tanda, suatu bahasa yang menun­jukkan identitas kelompok mereka dan berusaha mengkomunikasikan kepada orang lain siapa dirinya dan darimana asal-usulnya. Menurut Jack Solomon,[9] “Ada sesuatu yang hampir totemik di dalam cara kita berpakain untuk mengko­munikasikan identitas kelompok kita, kita dapat mengumumkan siapa diri kita, dan dengan siapa kita mengindentifikasikan diri.

Dititimangsa inilah, pakaian bukan saja menunjukkan totem—objek sakral yang merupakan lambang dari masyarakat tertentu dan dikultuskan—, tetapi juga merupakan ideologi yang tersembunyi. Ideologi sesungguhnya adalah sistem pemikiran, sistem kepercayaan, atau sistem simbolik. Dalam Marxisme[10], ideologi merujuk pada wacana yang mengkontribusikan repro­duksi hubungan sosial-kapitalis, dengan cara mendidik seseorang individu (juga kelompok) yang tak dapat lagi menghindar, atau dengan kema­uan sendiri, masuk dalam hubungan tersebut. Ideologi bekerja dengan cara mem­produksi subjek-subjek yang dibutuhkan oleh hubungan sosial-kapitalis. De­ngan kata lain, ideologi adalah kesadaran palsu, yang dihasilkan dari perta­rungan ideologi dominan yang masing-masing mempunyai kepentingan untuk menguasasi kelas sosial tertentu.

Oleh karena itu, di balik kode pakaian yang dikenakan para mu­sisi/selebriti dalam acara Inbox tersembunyi ideologinya masing-masing. Pakaian para musisi/selebiti ini merupakan bricolage, atau menurut Levi Stauss[11], sebagai perilaku peniruan di mana objek mengalami proses dalam penemuan makna baru dengan cara rekontekstualisasi yang dilakukan oleh para pelaku subkultur tertentu. Atau, mereka melakukan pencurian gaya dari kebudayaan atau subkultur lain (baca: sang idola) yang ditransformasikan ke dalam gaya hidup dan ideologi mereka. Akibatnya, para kawula muda itu menjadi generasi fanatik dari para musisi/selebiti, tanpa mau pernah (baca: jarang) berpikir apakah yang dilakukan merupakan kebutuhan akan dirinya/kelompoknya. Bahkan, sebagian besar dari mereka merasa “bahagia” akan penjajahan-penjahan kesadaran yang dilakukan para produsen kebudayaan melalui gaya hidup, berupa pakaian, jam tangan, HP, dst.

Jika demikian, tidak ada salahnya jika kita mengatakan para kawula muda telah melakukan pemujaan terhadap produk-produk kapitalisme, entah dalam bentuk pakaian, HP, jam tangan, dst. hanya karena ingin mengikuti dan menjadi diri sang idola. Mereka dengan bangganya menjadi bagian dari ideologi konsumerisme, walaupun dalam beberapa hal justru mereka tidak menyadari akan hal itu. Steven Miles, di dalam consumerism as a way of life[12], berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari di negara maju (termasuk negara-negara berkembang yang telah “dikuasai” negara maju) didomonasi oleh relasi kita dengan benda-benda konsumen. Bahkan dengan ekstrimnya, menurutnya, konsumerisme meru­pa­kan agama pada akhir abad ke-20. Kon­su­me­risme memperngaruhi hidup dan sekaligus pengalaman manusia sehari-hari. Lalu pertanyaannya, menga­pa konsumerinsme begitu menawan kawula muda pecinta Inbox dan institusi mall itu? Bagi Miles, konsumerisme telah menjadi kultur konsumsi yang kita tidak sadar. Kita telah sedemikian rupa “terbungkus” oleh konsumerisme dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan yang tak terbatas dengan kemampuan yang terbatas. Konsume­risme meresapi kehidupan manusia yang pada dasarnya tidak cukup diri dan selanjutnya hanya menjadikan pengikut-peng­ikut budaya konsumen.

Dengan memahami fenomena komersialisasi budaya musik Indonesia, kita sebenarnya bisa menjelaskan bagaimana strategi budaya yang dijalankan pemilik modal dalam menguasai konsumen kawula muda (baca: ABG= Anak Baru Gede). Dalam acara musik Inbox yang amat dilekatkan dengan dunia mall, komersialisasi begitu telanjang dipertontonkan. Para kawula muda dengan sengaja digiring untuk meratapi keasyikan dunia musik lantas “menari-nari” di atas imaji mall. Kelak, menurut keyakinan para kapitalis, para kawula muda ini akan “menyembah” agama baru, yakni konsumerisme yang di bungkus dalam ideologi musik dan mall. Jika itu terus berlangsung tanpa henti, maka jangan berharap mempunyai identitas (sebuah bangsa). Karena, sesungguhnya penjajahan gaya baru telah meneror dan menguasai kita, tanpa batas ruang dan waktu. Itu saja. Tabikku!


Mengenai tulisan ini telah dimuat di harian KOMPAS Jogja/Jateng, edisi Sabtu, 7 Maret 2009. Walaupun, tidak semua sama, namun ide dan sebagian besar alur tulisannya sama.

[1] Mengenai Community Litening bisa dilihat dapat Idi Subandy ibrahim, 2007, “Budaya Populer Sebagai Komunikasi”, Yogyakarta: Jalasutra. Akan tetapi, tetap penasaran denan istilah ini, lihat T.W. Adorno. 1953.” A Social Crituque of Radio Music,” dalam Reader in Public Opinion and Communication [Enlarged Edition], New York: The Free Press Glencoe.

[2] Lihat dapat Idi Subandy ibrahim, 2007, “Budaya Populer Sebagai Komunikasi”, Yogyakarta: Jalasutra, halaman 89.

[3] Selengkapnya baca Dadang Rusbiantoro dalam “Generasi MTV”, Yogyakarta: Jalsutra.

[4] Lihat John Storey. 2007. “Pengantar komprehensif Teori dan Metode Culture Studies dan Kajian Budaya Pop”. Terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra, halaman 125. Lebih lengkap baca: Hall , Stuart and Paddy Whannel. 1964. “The Populer Arts”. London: Hutchinson.

[5] Lihat John Storey. 2007. “Pengantar komprehensif Teori dan Metode Culture Studies dan Kajian Budaya Pop”. Terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra, halaman 129-130.

[6] Lihat Haryanti Soejadmiko. 2008. “Saya Belanja, maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain Menjadi Gaya Hidup Konsumeris”. Yogyakarta: Jalasutra.

[7] Buku Soejadmiko, telah berhasil menghantarkan pembaca dalam memahi mall, tetapi jika tetap penasaran dengan dunia mall dan bagaimana mall ini membuat manusia tergantung, ada baiknya membaca buku Alissa Quart. 2008. “Belanja Sampai Mati: Ancaman komersialisasi Remaja Masa kini”. Terjemahan. Yogyakarta: Resist Book.

[8] Lihat John Storey. 2007. “Pengantar komprehensif Teori dan Metode Culture Studies dan Kajian Budaya Pop”. Terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra, halaman 169.

[9] Lihat Dadang Rusbiantoro dalam “Generasi MTV”, Yogyakarta: Jalasutra, halaman 104-110. Untuk lebih jauh mengetahui pandangan Solomon, lihat juga buku bertajuk “The Signs of Our time”. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc. 1988: 170.

[10] Lihat Dadang Rusbiantoro dalam “Generasi MTV”, Yogyakarta: Jalasutra, halaman 105-107.

[11] Ibid, halaman 108-109.

[12] Milles, Steven. 1998. Consumerism as a way of life. London: SAGE Publications.

14 Februari 2009 Posted by | media and culture studies | 15 Komentar

Matinya Hasrat Pembangkang Che Guevara

photomgcozaFOTO-FOTO (baca: image) Che saat ini tidak lagi dipandang sebagai karya seni semata. Nilai-nilai yang membentuk gambar tersebut, sedemikian rupa telah diubah berdasarkan ikon-ikon kebudayaan pop yang sifatnya massal. Dulu, ikon Che dalam sebuah lukisan mempunyai dimensi semangat yang luar biasa. Anak-anak muda, terutama aktivis mengganggap foto/dilukisan Che adalah ikon pembebasan; perlawanan; dan semangat anti terhadap kekuatan kapitalisme yang menindas.

Semangat pembangkangan maupun perlawanan Che Guevara, tentunya tidak lahir begitu saja. Che, demikian ia disapa, merupakan tokoh revolusioner Argentina (yang kemudian menjadi warga Kuba) yang sejak mahasiswa telah menunjukkan dirinya sebagai seorang yang kritis. Tidak hanya itu, sejak ia menjadi dokter dan saat perang Kuba, Che tidak hanya membantu para pasien dalam hal pemberian pertolongan medis, tetapi ia juga angkat senjata, bahkan kemudian dipercaya menjadi salah satu komandan Perang Kuba. Bersama Fidel Castro, mereka berhasil mengusir penjajah dari tanah Kuba. Inilah yang membuat Che menjadi terkenal dan perlawanannya dijadikan ikon, terutama bagi kalangan aktivis anti penindasan kapitalisme.

Lewat foto yang termediakan di pelbagai medium tampak foto Che tersebut mempunyai sejuta aura; daya pesona yang mampu menghipnotis para pengagumnya. Kekuatan magis ini terletak pada keaslian dan ketunggalan objek dan keberadaannya di suatu lokasi tertentu. Dengan kata lain, aura Che, dalam sebuah lukisan telah membuat takjub, ingin menyentuh, sekaligus kita sadar bahwa kita tidak bisa menyentuhnya, hanya karena ada misteri di dalam lukisan Che, sebagai sosok revolusioner. Inilah, menurut penulis, sebagai pesona Che dalam sebuah foto/ikon.

Sebagai bagian dari karya seni, foto Che dalam pelbagai medium telah menampakkan nilai-nilai idealis seorang seniman, dalam hal ini sang fotografer. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam foto tersebut telah membuat jutaan orang di dunia ini terinspirasi. Sebagai contoh, pada 1999 hingga 2000, di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya, banyak para aktivis mengabadikan pesona foto tersebut dengan membeli poster (besar) Che dan memakai T-shirt bergambarkan Che. Saking, tumbuhkembangnya nilai-nilai Che dalam diri para aktivis, membuat kalangan tertentu menggangap nilai-nilai tersebut sebagai ancaman ideologi negara. Ikon Che, adalah petanda dari gerakan revolusioner yang ingin membebaskan rakyat dari keterkungkungan kapitalisme dan untuk konteks Indonesia sendiri, ikon Che kerap dimaknai sebagai bentuk kebangkitan kaum kiri. Oleh karena itu, pemakain ikon ini mendapat tantangan dari kalangan yang masih trauma dengan kekuatan kiri (baca: Partai Komunis Indonesia). Penulis masih ingat sekitar tahun 2000, para kalangan aktivis pecinta Che, termasuk penulis sendiri, agak sangsi berjalan-jalan (ke Malioboro) memakai pakaian yang berikon Che karena sebagian dari komunitas “kiri” yang berpakaian Che pernah dipukuli oleh sekelompok preman, hanya karena mereka dianggap sebagai aktivis yang ingin mengubah landasan negara.

Di titimangsa ini pula, penulis beranggapan bahwa dunia foto (Che) tersebut mampu menghadirkan kembali “wajah dan semangat” Che sesungguhnya. Di sinilah, seorang fotografer berhasil mengangkat sebuah subjek untuk keluar dari konteks historisnya menuju pada potensi yang ideal. Fotografer pun, senyatanya, tidak sekadar merekam ataupun mengabadikan, namun ia mampu menghadirkan momen, sehingga dunia material secara efektif mampu diubah menjadi sebuah manifestasi ide yang menggelorakan orang lain, sebagaimana ditangkap oleh seorang Graham Clarke dalam diskusinya dengan Paul Strand (Rampley, 2005).

Hanya saja, sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa sehubungan dengan determinasi teknologi dan konstruksi sosial dan kebudayaan, foto-foto/ikon Che tidaklah mempunyai pesona yang luar biasa magisnya. Dalam bahasa Benjamin (Walker and Sarah Chaplin, 1997: 196-216), bahwa foto tersebut telah berubah fungsinya, karena adanya penemuan teknologi yang mampu memproduksi karya seni secara mekanis. Dengan demikian, foto Che telah mengalami kepudaran pesona karena ikon pembangkangan tersebut telah berubah menjadi ikon budaya pop;budaya massa.

Untuk perkara pudarnya aura seni hanya karena terjadi reproduksi mekanis terhadap karya seni, Adorno dan Benjamin pernah bertengkar. Titik tengkar perdebatan tersebut dimulai dengan tulisan Benjamin mengenai hilangnya aura seni, Das Kuntswerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” (The Artwork in the age of its technological reproducibility). Aura dimengerti sebagai fungsi kultus atau ritual karya seni. Dengan konsep aura ini, Benjamin hendak mengamati pergeseran peran seni dalam sejarah umat manusia. Di masa lalu, dalam masyarakat tradisional, seni berperan memberi basis legitimasi kultural-religius masyarakat tradisional. Aspek legitimasi kultural atau aspek kultus inilah oleh Benjamin disebut sebagai aura atau pesona (Hakim, 2001: 44-45, dalam jurnal Basis).

Derrida (Hakim, 2001: 44-45, dalam jurnal Basis) menyatakan bahwa esai Benjamin ini merupakan sebuah ikhtiar untuk menjawab pertanyaan akan efek-efek politis perkembangan fotografi dan sinema. Reproduksi ini amat terkait dengan perkembangan pasar, aparat politis, optis, dan teknis. Benjamin pun mengukuhkan pendirian ini. Baginya, perkembangan teknik akan memberi peluang besar bagi fotografi;  yang juga berarti membawa pelbagai perubahan secara keseluruhan.

Benjamin menyatakan, pudarnya aura seni dan pendasaran politis terhadapnya menghantarkkan karya-karya seni memasuki suatu wilayah yang lebih luas jangkauannya ketimbang di masa lalu. Karya seni, dengan demikian, ditarik dari dunia esoterisnya menuju wilayah eksoteris; publik, massa, atau masyarakat. Dengan demikian, karya seni dari wilayah esoteris menuju publik ini emnunjukkan bahwa Benjamin hendak mendemokratiskan karya seni. Sementara, di lain pihak, Adorno gamang dengan posisi Benjamin yang berusaha membetot karya seni ke wilayah publik. Adorno memang tak menolak gagasan Benjamin tentang pudarnya aura seni, tetapi ia melihat upaya membetot seni ke publik tersebut menyeret seni ke dalam sistem komoditi masyarakat kapitalis. Akibatnya, institusi kebudayaan hanya akan menghasilkan “budaya industri”, kebudayaan yang bersifat mekanis-instrumental, yang dibangun dengan semangat fasis, sebuah semangat yang menentukan selera konsumen dari atas (Hakim, 2001: 44-45).

Jika persoalan perdebatan tersebut di tarik pada kasus foto/ikon Che Guevara, terutama mengenai peran industri kapitalis, maka kita dapat mengatakan bahwa karya foto Che adalah menjadi bagian dari produksi industri. Foto/ikon Che sudah ditampilkan di mana-mana, sesuai selera pembeli/konsumen. Dengan kata lain, semangat tersebut dijual murah meriah melalui sistem pasar. Foto/ikon Che ditampilkan dalam bentuk kaos, mug, kalender, topi, mata uang, korek gas, gantungan kunci, pernak-pernik lainnya, tas, dompet, logam, dinding halte, tubuh manusia berupa tato, jam dinding, bahkan celana dalam, yang terkadang dengan alasan “penyebaran gagasan”, tetapi massifikasi atas ikon diri Che tersebut merupakan peralihan ikon Che dari seorang pembangkang menjadi ikon budaya pop. Budaya pop atau budaya massa merupakan hasil dari industri kebudayaan yang diproduksi untuk meraih keuntungan semata. Budaya massa diproduksi oleh tenaga-tenaga teknis yang dipekerjakan oleh produsen; khalayaknya adalah konsumer-konsumer pasif, dimana partisipasi mereka terbatas pada pilihan membeli atau tidak membeli. Oleh sebab itu, dalam realitas kebudayaan dewasa ini, tak ada lagi budaya tinggi, agung dan luhur, sebagaimana tak ada lagi budaya rendah atau pinggiran. Budaya tinggi kini telah berubah menjadi komoditi, produk budaya yang dikomersialkan. Sebagaimana dikemukakan Adorno dan Horkheimer (Sindhunata, 1982), industri budaya dapat dimengerti sebagai budaya yang sudah mengalami komodifikasi serta industrialisasi, diatur dari atas (maksudnya kalangan teknisi serta industriawan yang bekerja di media massa, misalnya surat kabar dan stasiun televisi), dan secara esensial memang diproduksi semata-mata untuk memperoleh keuntungan (making profits). Dengan kata lain, industri budaya ditandai oleh proses industrialisasi dari budaya yang diproduksi secara massal serta memiliki imperatif komersial, sehingga proses yang berlangsung dalam industri budaya ini adalah komodifikasi, standardisasi, serta masifikasi.

Penampilan-penampilan dari medium satu ke medium yang lain ini seolah-oleh gambar/lukisan Che, seolah-olah mengalami perjalanan dan kehidupan sosial sendiri. “Kehidupan sosial” foto/ikon Che tentunya tidak lahir tanpa sebab. Ada banyak alasan untuk mengurai sebab-musabab hal di atas, walau demikian, alasan konstruksi sosial yang kemudian berupaya menguatkan industrialisasi di pelbagai macam karya seni dapat dijadikan alasan yang masuk akal. Sebagaimana dikatakan Becker (1982) bahwa proses proses penciptaan karya seni ditinjau dari perspektif sosiologi terfokus pada dua aspek, sebagai ciptaan kolektif dan individual, yang kedua-duanya merupakan konstruksi sosial yang akan melibatkan berbagai faktor.

Dalam kasus foto/ikon Che ini, perjalanan sosial yang lahir dari konstruksi sosial lewat tangan teknologi dapat dilihat dari rupa Che dalam pelbagai medium. Perubahan ini tentunya melibatkan banyak pihak, termasuk para distributor karya seni, seperti self support, patronage, and public sale (Becker, 1982: 93-119). Oleh karena itu, adanya massifikasi penikmatan foto/ikon Che, kita dapat katakan jika Che tidak lagi mengalami kehidupan sosial dalam lembaran lukisan, tetapi foto/ikon Che telah hidup di atas mug, T-Shirt, topi, dinding, tubuh perempuan, bahkan pada pakaian dalam perempuan, yang semuanya ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya peran industrialisasi karya seni.

Foto (lantas menjadi ikon) Che Guevara pada selembar pakaian dalam perempuan menunjukkan bahwa semangat pembebasan seorang Che tidak lagi melekat dalam dunia idealisme, tapi ikon itu telah ada dalam pakaian dalam seorang perempuan, yang jika dimaknai secara konvensional, menunjukkan ketidakberharganya seorang Che. Demikian juga, ketika Che, menjadi ikon di pelbagai pernak-pernik, seperti gantungan kunci, menunjukkan modus komersial saja, karena apa hubungan pernak pernik yang dijual murahan dengan nilai-nilai idealisme seorang pejuang Che? Belum lagi, kita perhatikan ikon Che dalam sebuah tato, menunjukkan petanda bahwa Che tidak ada bedanya dengan tato-tato lainnya, yang “dipakai” seorang model/orang. Dengan kata lain, Tato bergambar Che hanyalah ingin menunjukkan gaya hidup seseorang, tanpa mau mengaplikasikan cita-cita ataupun spirit yang diperjuangkan Che. Lahirnya aneka rupa medium Che ini, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perluasan dari konsep Marx mengenai komodifikasi karya seni, yang melibatkan banyak pihak, terutama para kaum kapitalis, sebagaimana diungkapkan Becker (via Zolberg: 1990). Di mana, mereka telah memiliki pelbagai modal—meminjam istilah Bourdieu (1991), baik itu modal simbolik, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal-modal ini, kemudian membuat foto/ikon Che lebih bernilai dan digemari oleh masyarakat industrialistik yang telah dipengaruhi gaya hidup modernisme.

Lantas kenapa “perjalanan sosial” foto/ikon Che justru memudarkan ikon Che yang sesungguhnya? Lagi-lagi harus ditegaskan kembali bahwa hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme lewat kekuatan komodifikasi dan inkorporasi. Sebagai sistem yang sangat kompleks dan rumit, kapitalisme kerap melakukan penghisapan dan eksploitasinya yang hampir-hampir tak terlihat. Dengan logika dan otomatisasinya, kapitalisme memiliki kemampuan dalam menyembunyikan dan membalik logika-logika umum sehingga eksploitasi yang dioperasikan yang dilakukannya dalam diri Che selalu tampak logis, lantas direproduksi dalam jumlan yang massif. Akibatnya, Che, yang dulu (setidaknya sejak kebangkitan di awal tahun 1990-an) identik dengan perjuangan gerilya, oposisi radikal, dan gerakkan sosialisme revolusioner telah menjadi simbol budaya pop, alias budaya massa, dimana setiap orang tidak lagi melihat foto tersebut sebagai sebuah karya seni yang ideal, yang mempunyai semangat pembangkangan terhadap segala macam penindasan. Akan tetapi, foto/ikon Che telah menjadi bagian dari objek seni yang bisa dikomodifikasi; mengdatangkan keuntungan. Fenomena ini juga adalah contoh yang menarik untuk melihat bagaimana inkorporasi bekerja: dimana makna figure Che secara revolusioner dibalikkan oleh ideologi yang dominan, dilemahkan dan diambil kekuatan perlawanannya untuk keuntungan status quo, yang sifatnya kapitalistik.

Demikianlah kisah Che dalam pelbagai medium; kisah yang seksi yang terus mengabarkan bahwa di zaman kapitalistik seperti saat ini, hasrat pembangkang Che telah mati bersama jasadnya. Kita sukar menemukan semangat sejati seorang Che. Bukan demikian?

Tabikku.

DAFTAR PUSTAKA

Antariksa, dalam http://www.kunci.or.id/esai/nws/05/inkorporasi.htm.

Becker, Howard S. 1982. Art Worlds. USA: University of California Press.

Bourdieu, Piere. 1991. Language and Symbolic Power. London: Polity Press.

Budiman, Kris. 2005. Ikonitas—Semiotika Sastra dan Seni Visual. Yogyakarta: Buku Baik

Chaplin, Sarah and John A. Walker. 1997. Visual Culture: an Introduction via Chapter 13:New Technologies. Manchester & New York: Manchester University Press.

Hakim, Abdul. 2001. Seni Auratik vs Seni Politik: Perdebatan Adorno dan Benjamin. Jurnal Basis, nomor 09-10 tahun ke-50, September-Oktober 2001, bertajuk “Estetika Kiri”. Yogyakarta.

Jenkins, Richard. 2004. Membaca Pikiran Piere Bourdieu. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Lavan, George. 2005. Che Guevara Sang Revolusioner. Yogyakarta: Resist Book.

Rampley, Matthew. 2005. Fotography and Film: Glyn Davis. Edition Edinburg. London: Edinburg University Press.

Sindhunata. 1983. Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt. Jakarta: Gramedia.

Storey, John. 2007. Culture Studies dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komprehensif Teori dan Metode. Terjemahan. Yogyakarta: Jalasutra.

Soedjatmiko, Haryanto. 2008. Saya Berbelanja Maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain Menjadi Gaya Hidup Konsumeris. Yogyakarta: Jalasutra.

Soedjono, Soeprapto. 2006. Pot-Pourri Fotografi. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Zolberg, Vera L. 1990. Constructing a Sociaology of Arts. USA: Cambridge University Press.

23 Januari 2009 Posted by | media and culture studies | 4 Komentar

Merayakan Tahun Ekonomi Kreatif di Pusaran Kawula Muda

untuk-blog1PASAR GLOBAL DUNIA masih diguncangkan oleh krisis yang sebenarnya hanya dialami oleh Amerika Serikat[1]. Namun karena Amerika Serikat, saat ini, sebagai pusat perekonomian dunia, krisis tersebut membawa dampak buruk bagi pasar dunia, termasuk bagi negera-negara Eropa dan Asia yang kuat, ti­dak terkecuali Indonesia. Itu terjadi menjelang akhir tahun 2008, di mana, di sisi lain, ban­g­sa ini sedang giat-giatnya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan eko­nomi. Pelbagai langkah telah dilakukan, namun apa daya, hembusan krisis AS, harus “mem­ber­hentikan” sejenak langkah pemerintah, sembari melihat, mencermati, dan merumus­kan ulang sistem perencanaan ekonomi yang kuat.

 

Belum tuntas krisis tersebut, tahun 2009 telah datang. Pemerintah siap-siap hadapi “dunia baru” lengkap dengan gejolak ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan kekerasan antar­et­nis. Walau di tengah situasi yang belum menentu itu, pemerintah SBY-JK mengabarkan ka­bar baik. Bukan soal pemilu legislatif yang tinggal menghitung bulan, tetapi pencanangan ta­hun 2009, sebagai tahun ekonomi kreatif. Pencanangan ini dilakukan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Senin, (22/12) di Convention Center, Senayan, Jakarta.

 

Lantas, kenapa gagasan ini perlu diapresiasi? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memahami apa itu industri ekonomi kreatif. Istilah ekonomi kreatif ini kali pertama didengungkan oleh tokoh multiprofesi bernama John Howkins, dalam bukunya Creative Economy, How People Make Money from Ideas[2]. Menurutnya, definisi ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputp-nya adalah gagasan. Tokoh be­rikut­nya adalah Richard Florida, seorang doktor ekonomi dari Amerika. Dalam dua bukunya bertajuk, The Rise of Creative Class” dan “Cities and the Creative Class[3], dia menyuarakan tentang industri kreatif dan kelas kreatif di masyarakat. Menurut Dr. Florida, “Seluruh umat manusia adalah kreatif, apakah ia seorang pekerja di pabrik kacamata atau seorang remaja di gang senggol yang sedang membuat musik hip-hop. Perbedaanya adalah pada statusnya (kelas­nya), karena ada individu-individu yang secara khusus bergelut di bidang kreatif (dan mendapat faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas tersebut). Tempat-tempat dan kota-kota yang mampu menciptakan produk-produk baru yang inovatif tercepat akan menjadi pemenang kompetisi di era ekonomi ini”.

 

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, secara prinsipil ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai kegiat­an industri ekonomi—pertukaran barang dan jasa—yang digerakkan berda­sarkan kreati­vitas ide, keterampilan, dan bakat, yang dimiliki setiap individu atau kelom­pok untuk mengha­silkan karya yang dapat dijual untuk meningkatkan daya ekono­minya. Asumsi ini, sekaligus menguatkan betapa pencanangan tahun ekonomi kreatif adalah hal yang pen­ting, signifikan, dan layak untuk diapresiasi. Apalagi bagi bangsa ini yang memiliki sumber daya manusia yang besar, didukung oleh aneka ragam kebudayaan (yang unik), yang dapat menjadi inspirasi bagi tumbuhkembangnya jutaan potensi produk kreatif. Tengok saja potensi itu: sekitar 17.500 pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua saja 270 kelompok etnis), budaya, bahasa, agama dan kondisi sosial-ekonomi.

 

Selanjutnya, Indonesia mempunyai nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi pembangunan Borobudur, Prambanan, tari-tarian, batik, songket, wayang, pencak silat, alat musik, dan seni budaya lain, yang semuanya itu menjadi aset bangsa. Ter­catat pula, tujuh lokasi di Indonesia yang dijadikan situs pusaka dunia (world heritage site). Belum lagi tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang sukar ditandingi. Begitu banyak spe­sies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti komodo, tapir, anoa, harimau, orang utan, cendrawasih, dan sebagainya. Tak ketinggalan, hasil budidaya rempah-rempah, seperti lada, cengkeh, jahe, pala, kayumanis, kunyit, dll.

 

Semua itu bila diarahkan menjadi industri ekonomi kreatif, tentu membuahkan hasil luar biasa. Apalagi, era saat ini mengarah pada ekonomi kreatif, setelah era gelombang perta­nian, gelombang industri, dan gelombang informasi, seperti teori Alvin Toffler[4]. Istilah ekonomi kreatif, sebagai “gelombang keempat” adalah hal yang menarik karena ramalan Alvin Toffler, tidak memasukkannya sebagai gelombang peradaban manusia. Tetapi berkat kemajuan teknologi informasi, yang meniadakan batas-batas teritorial negara-bangsa, memaksa manusia untuk tidak lagi terkunggung dalam defisini Toffler tadi, akan tetapi manusia harus mencari wadah baru, yang lebih memungkinkan survive dalam hidup, yakni ekonomi kreatif atau biasa juga disebut sebagai knowledge-based economy. Dengan masuknya sektor ekonomi kreatif sebagai golongan keempat,menurut Menteri Perda­gangan RI, Dr. Mari E Pangestu, dalam website Departemen Kementrian Komunikasi dan Informatika RI,—berarti memberikan sinyal bahwa golongan ekonomi kreatif lebih memegang peranan yang penting dalam memajukan peradaban suatu bangsa.

 

Di Inggris dan Belanda, sektor ekonomi kreatif tercatat memberikan kontribusi bagi pencip­taan lapangan kerja baru sampai sebesar 30% (Richard Florida & Irene Tinagli, 2004). Tidak mengherankan kalau pemerintah di masing-masing negara tersebut menggenjot perkem­bangan sektor ekonomi kreatif dengan mendorong berbagai inisiatif masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan di bidang kreatifitas dengan menciptakan berbagai kebijakan publik yang mengambil fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perkem­bangan teknologi. Selain itu, di banyak negara maju pemerintah setempat kerap menjalin hubungan kerjasama dengan pelbagai elemen masyarakat sipil agar dapat mendorong penguasaan informasi dan pengetahuan secara luas. Untuk itu diciptakanlah berbagai kebi­jakan dan insentif yang dapat memicu pertumbuhan di bidang sektor kreatif dengan meli­batkan pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan formal, dan pel­bagai kelompok independen yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi kreatif.

 

Di Indonesia, perkembangan sektor ekonomi kreatif juga disinyalir tengah berkembang pesat di beberapa kota besar selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Lantas, produk apa saja yang dapat dikategorikan industri ekonomi kreatif? Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui bidang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) sesungguhnya telah memba­kukan sektor-sektor apa saja yang masuk dalam industri kreatif. Hanya saja, di Indonesia memiliki versi sendiri, sebagaimana dengan negara-negara lainnya. Ada 14 sektor industri ekonomi versi Indonesia[5], yakni: pertama, periklanan. Berkaitan dengan produksi iklan, antar lain riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, serta tampilan iklan di media cetak dan elektronik.

 

Kedua, arsitektur. Kegiatan terkait degan cetak biru bangunan dan informasi produksi, antara lain arsitektur taman, perencanaan tata kota, perencanaan biaya konstruksi, dan konservasi bangunan warisan. Ketiga, televisi dan radio. Produksi dan pengemasan, penyiar­an, serta transmisi televisi dan radio.

 

Keempat, pasar seni dan barang antik. Perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui galeri, toko, pasar swalayan, ataupun internet. Kelima, kerajianan. Kreasi dan distribusi produk kerajinan, antara lain barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, aksesori, pandai emas, perak, kayu, kaca, porselen, kain,  marmer, kapur, dan besi.

 

Keenam, layanan komputer dan peranti lunak. Pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak, desain prasa­ra­na peranti lunak  dan keras, serta desain portal. Ketujuh, permainan inte­raktif. Produksi dan distribusi permainan komputer serta video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.

 

Kedelapan, video, film, dan fotografi. Produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video, fil, termasuk penulisan skenario, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan pameran film. Kesembilan, desain. Grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan.

 

Kesepuluh, musik. Produksi, distribusi, dan retail rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik. Kesebelas, fashion. Kegiatan terkait dengan desain pakaian, alas kaki, aksesori, produksi pakaian dan aksesorinya, serta konsultasi dan distribusi produk fashion.

 

Keduabelas, penerbitan dan percetakan. Penulisan content dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloit, dan content digital serta kegiatan kantor berita. Ketigabelas, seni pertunjukan. Usaha pengembangan content, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata pencahayaan.

 

Sedangkan yang terakhir adalah industri riset dan pengembangan. Industri ini merupakan usaha inovatif yang menawarkan penemuan dan penerapan ilmu dan pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

 

Melalui inisiatif komunitas anak muda di beberapa kota semisal Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Malang, Jember, Bali, dan berbagai kota lainnya benih industri kreatif tersebut di atas tumbuh subur dan memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal, sehingga  telah mampu melahirkan karya film, animasi, fesyen, musik, software, game komputer, dsb[6]. Beberapa diantara pelaku ekonomi kreatif ini malah telah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan karyanya di ajang internasional dan diterima dengan tangan terbuka. Lihat saja keberadaan para pro-gamer, istilah untuk menyebut profesional game,  yang ber­gabung dalam Tim Fnatic, seperti Farand Kowara, Sugiarto Cahyadi, Ritter Rusli, Ariyanto Soni, dan Romi Gunawan.[7] Yang mengagetkan, keberadaan talenta baru ini muncul tanpa infrastruktur yang memadai dan bahkan minim akan fasilitas. Berbeda dengan perkem­bangan sektor ekonomi kreatif negara maju yang didukung penuh oleh pemerintahnya, perkembangan sektor kreatif di Indonesia kebanyakan dipicu oleh terbukannya akses informasi dan pengetahuan yang didapat melalui internet. Selain itu, kemunculan berbagai komunitas kreatif ini juga berkembang berkat intuisi untuk bertahan hidup di tengah masa-masa sulit. Oleh karena itu, tidaklah meng­herankan apabila ditengah segala keterbatasan beberapa komunitas ini mampu melahirkan karya yang berkualitas, walau beberapa dian­taranya disinyalir tercipta melalui penggunaan software bajakan.

Industri Kreatif dan Anak Muda

 

Dunia anak muda adalah sebuah cermin yang memantulkan pendar-pendar kehidupan yang kaya nuansa dan terkadang penuh parodi dan ironi di balik kedigdayaan gurita kapitalisme mutakhir yang terus mencengkeramkan pengaruhnya. Dalam kaitannya dengan ledakan industri kreatif, keberadaan anak muda sesungguhnya bermata dua. Satu sisi, anak muda dapat tampil sebagai produsen dalam arus kapitalisme, dengan kata lain anak muda dapat menjadi bagian kecil dari produser budaya dan di sisi lain, anak muda kerap tampil sebagai konsumen dan sasaran dorongan iklan dari pelbagai jenis produser budaya. Kedua potret anak muda ini sukar untuk dicegah, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjadikan anak muda sebagai produser kebudayaan sendiri.

 

Dalam hal ini, pengembangan industri kreatif yang dimotori oleh sebagian besar kaum muda adalah hal yang mendesak. Bukan apa-apa, tetapi keberadaan anak muda sebagai produser kebudayaan merupakan sebuah identitas tersendiri. Identitas ini tentunya ditandai dengan inspirasi, motivasi, ide cemerlang, kreativitas, keberanian, dan segudang tetek bengek karakter kaum muda. Untuk itu, tidak ada salahnya jika tengok keberadaan “segi tiga kota”, yakni Bandung, Jogjakarta, dan Malang, sebagai lahan penyamaian produsen kebudayaan kaum muda. Tiga kota ini bisa dikatakan projet percontohan kota kreatif yang digerakan oleh kaum muda. Di Bandung, ide-ide kaum muda diwujudkan dalam pelbagai rupa kreati­vitas, antara lain musik, desain, software, fashion, media, dan arsitektur. Industri kreatif ini menyumbang Rp 36,03 miliar, setara dengan 11 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung yang besar­nya Rp 327,5 miliar. Selain itu, industri berbasis karsa (baca: ide) ini berhasil menyerap 344.244 tenaga kerja. Bahkan karena pesatnya pertumbuhan industri kreatif ini, kota yang dihuni sekitar 60 persen kalangan muda berusia di bawah 40 tahun, dijadikan pilot project kota kreatif se-Asia Timur pada 2007. Saat ini, di kota yang didukung perguruan tinggi ini terda­pat 400 perusahaan dengan omzet Rp 25 miliar per bulan, 30 perusahaan di antaranya ber­ga­bung dalam Kreative Independent Clothing Kompany (KICK ). Pelbagai merk clothing dari Bandung telah popular, diantaranya C59 t-shirt, Ouval Research, Invictus, Airplane Systm Clothing dan berbagai merk lainnya. Sebagian besar dari industri tersebut dijalankan dan dikelola oleh anak muda berusia di bawah 30 tahun.[8]

 

Setali tiga uang dengan Bandung, Jogjakarta industri kreatif tumbuh di mana-mana. Bahkan, menurut Ahmad Noor Arief, Managing Director PT Aseli Dagadu Djokdja (Dagadu), tumbuh­nya industri kreatif di Yogyakarta diilhami dari banyaknya anak muda dari berbagai daerah di Indonesia menempuh pendidikan di kota ini. Dan para kreator melihatnya sebagai pe­luang bisnis yang menjanjikan, karena menurut mereka, kalangan anak muda adalah pasar yang cukup potensial di masa yang akan datang dan mereka adalah agen informasi yang sangat dahsyat[9]. Untuk industri kreatif berbasis kaos oblong saja, omset yang diha­silkan telah mencapai 8,4 % dari PAD kota Yogyakarta atau sebesar Rp 119,3 miliar. Dan, yang lebih penting lagi keberadaan kaos oblong Dagadu Djodja ini telah berhasil menjadi ikon bagi kota Gudeg. Karena, produk ini berhasil ‘mendoktrin’ wisatawan bahwa datang ke Jog­ja berarti membeli Dagadu, kaos oblong berciri khas kata-kata plesetan. Bagaimana dengan (omset) industri kreatif di bidang periklanan, desain, pener­bitan dan percetakan, kerajinan, layanan komputer, dan seterusnya? Sudah pasti di jauh atas pendapatan 10 persen.

 

Lantas bagaimana pula dengan kota Apel, Malang? Di kota ini, pengembangan industri kreatif tidak seramai Bandung ataupun Jogja. Malang memiliki spesifikasi pengembangan dibidang animasi. Pemilihan untuk fokus pada pengembangan animasi di Kota Malang ini bukan tanpa tujuan. Pada 2005 Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) melakukan pertemuan dengan Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI) untuk memulai rencana penyelenggaraan program keahlian animasi di tingkat pendidikan menengah khususnya SMK. Maka sejak tahun itu pulalah di Kota ini terjadi aktivitas pembelajaran sekaligus upaya memproduksi film animasi. “Perlu disiapkan SDM yang handal menguasai keterampilan di bidang seni, komputer serta bahasa Inggris sebagai komponen untuk meraih kota Animasi,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dr. H. Shofwan, SH, M.Si. Hal ini tentu saja membuat aktivitas ‘beranimasi’ di kota Malang semakin marak. Alhasil, Malang pun dijadikan proyek percontohan pengembangan animasi di negeri ini.[10]

 

Oleh karena itu, keberadaan anak muda dalam industri ini sangan krusial. Hal ini diakui oleh Pemerintah melalui kementrian Perdaganan RI. Menurut Marie, pasar dalam negeri mem­punyai tenaga kerja yang sangat besar, yakni sebesar 65 juta orang. Dari jumlah tersebut adalah anak-anak di bawah 15 tahun, sementara anak muda di bawah usia 29 tahun ada 165 juta. “Ekonomi kreatif kan banyak digerakkan oleh anak muda, dan pasarnya anak muda. Potensinya luar biasa,” tambah Mari, sebagaimana dikutip dalam pelbagai media massa.

 

Dan yang lebih penting lagi, sumbangan kaum muda bagi pengembangan industri kreatif tidaklah kecil, terutama untuk omset pendapatan nasional. Seperti dikatakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Marie E Pangestu, bahwa pertama, tahun 2006, sebesar Rp 86,917 triliun. Kedua, industri kreatif Indonesia menyumbangkan sekitar 4,71% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indo­nesia pada 2006, sudah berada di atas sektor listrik, gas, dan air bersih. Ketiga, laju pertumbuhan industri kreatif Indonesia tahun 2006 sebesar 7,28% per tahun (angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,14%). Keempat, penyerapan tenaga kerja tahun 2006 sebesar 4,48 juta orang dengan persentase terhadap total tenaga kerja adalah 4,71%. Kelima, produktivitas tenaga kerja tahun 2006 Rp 19,38 juta per orang. Terakhir, dari 14 industri kreatif, terdapat empat sektor industri kreatif teratas adalah, periklanan, desain fashion, kerajinan, dan arsitektur.[11]

Persoalan (Kapitalisasi) Industri Kreatif

 

Di tengah apresiasi atas industri kreatif tersebut, yang mengharapkan kawula muda berada pada posisi produsen, laiknya pembahasan di atas, kita juga dihadapkan pada “dunia baru” lengkap dengan kompleksi­tasnya. Dunia ini hadir bersamaan dengan industri kreatif. Dunia yang dekat dengan digital dan cyber.  Siapa pun dia, terlebih kawula media, dipastikan su­dah atau sedang menari-nari di dunia ini. Saban hari, mereka menari-nari di tengah “ke­ma­bukan” fitur-fitur yang disiapkan, berdasarkan motif-motif ekonomis dan ideologis yang dikonstruksi para produsen negara industri (baca: negara kapitalis). Media digital dan cyber ini telah tampil sebagai saluran perkembangan budaya atau superimposisi budaya dan juga sebagai lingkungan baru bagi generasi saat ini, yang akrab disapa generasi Ne(x)t, yang pada akhirnya, akan membuat mereka menjadi konsumen atas materi yang diciptakan. Gene­rasi  Ne(x)t merupakan generasi yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya baru media digital dan cyber yang interaktif, yang berwatak menyendiri (desosialisasi), berko­munikasi lebih utama dengan email, melek komputer atau internet, dibesarkan dengan video games, dan lebih banyak waktu luangnya untuk mendengarkan radio atau menonton televisi. Mereka menjadi generasi baru dengan kulturnya sendiri yang dikonstruksi oleh lingkungan teknologi komunikasi yang baru. Genarasi Ne(x)t adalah sing­katan dari Next generation (generasi masa depan) dan Net generation (generasi internet)[12].

 

Melihat kecenderungan tersebut di atas, maka perkembangan industri ekonomi kreatif akan dihadapkan pada efek negatif dunia kekinian. Industri kreatif yang menghasilkan pelbagai macam rupa terutama melalui medium digital dan cyber secara tidak sadar akan membuat masyarakat, terutama kawula muda menjadi subjek yang tergantung dengan dunia tersebut. Ketergantungan tersebut membuat kawula muda mudah untuk melakukan hal-hal yang serba instan, sebagai bentuk “pencurian” hak kekayaan intelektual sang kreator. Memang masalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masih menjadi hambatan pengem­bangan industri ekonomi kreatif. Dan pemerintah, seolah-olah kurang tegas terhadap persoalan ini. Memang ada perangkat regulasi yang mengatur ini, misalnya UU mengenai Hak Cipta, Hak Paten, UU Desain Industri, dan UU Pengetahuan Tradisional atau folklore. Tetapi, pelanggaran hak cipta, seperti penjualan kaset/CD bajakan, tetaplah menjamur di sudut-sudut kota, tanpa menindakkan yang tegas, bahkan album presiden SBY pun dibajak.

 

Budaya instan kawula saat ini, senyatanya, tidak dapat dilepas dari rekayasa industri juga, terutama produk-produk industri dunia pertama, yang sengaja dibuat untuk memanjakan konsumen. Indonesia sebagai negara besar berjumlah kurang lebih 230 juta jiwa tentunya menjadi lahan pasar terbesar bagi distribusi produk dunia pertama. Produk-produk seperti software games, program jaringan, musik, desain, film, fashion, dan pelbagai produk visual lainnya, yang membanjiri bumi pertiwi benar-benar membuat kawula muda terjebak. Mereka benar-benar dibuat hidup dalam dunia fantasi. Sebuah dunia yang sesungguhnya tengah dikonstruksi oleh kapital di balik komersialisasi informasi. Di balik ledakan budaya industri tersebut, sebagaimana dikatakan Tapscott, yang dipicu oleh perkembangan eksponensial industri informasi berupa media digital yang semakin menempatkan negara maju sebagai pusat produser budaya global. Merekalah yang mendikte selera, mimpi, imajinasi, atau fantasi anak-anak muda di pelbagai negara berkembang. Akibatnya, produk industri kreatif yang dihasil anak bangsa ini juga bangsa lainnya terkadang “meniru” karya dunia pertama. Pelaku industri kreatif tidak dapat keluar dari hegemoni mereka yang begitu kuat, sehingga mereka seolah-olah menjadi “dewa”.

 

Karena itulah, kalau kita menatap dari pandangan culture studies yang memandang budaya apapun yang hidup dalam masyarakat sesusngguhnya merupakan konstruksi sosial. Maka, menyimak ledakan industrui kawula muda di balik rimba raya budaya pop yang disema­rakkan oleh dunia digital dan cyber yang berlangsung saat ini, kita tidak mungkin meng­abaikan kenyataan bahwa budaya (kreatif) anak muda di tanah air juga merupakan bagian dari setting atau katakanlah desain dari konstruksi hegemoni budaya global untuk memperluas pasar mereka dan menjadikan mereka sebagai pusat dari peradaban yang sedang berlangsung tanpa henti. Asumsi ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan ketika kita melihat bagaimana budaya musik kita yang setir budaya MTV; budaya fashion yang tetap berkiblat Amerika dan Eropa; dan seterusnya.

 

Di negara kita pihak yang mengoordinasikan industri kreatif ialah Departemen Perda­gangan—, terlepas dari apresiasi yang telah penulis deskripsikan di atas—, maka di satu sisi, terlihat jelas pemerintah menempatkan industri kreatif semata-mata sebagai komoditas. Memang benar bahwa semua industri berorientasi dijual, sehingga barang atau apa pun hasil kreativitas dikomersialisasikan. Namun, substansi lain yang tidak kalah penting diapresiasi ialah nilai estetika yang terdapat di dalamnya, termasuk proses kreatif. Industri kreatif tidak hanya bersentuhan dengan domain finansial, tapi juga terkait dengan wilayah mental dan intelektual, sehingga hak-hak kekayaan intelektual lebih dihargai.

 

Di titimangsa tersebut, penulis juga menganggap bahwa peristiwa PHK seorang karyawan distro di Bandung karena persoalan kontrak kerja menjadi alibi bahwa para pelaku industri kreatif dapat menjadi “kapitalis” baru, yang menekan para pekerja hanya untuk meraih keuntungan belaka. Mereka pandai menyembunyikan kepandaiannya untuk melakukan penindasan baru yang sifatnya tak tampak jelas. Berita mengenai PHK ini datang dari harian Pikiran Rakyat, bertajuk “Industri Kreatif di Simpang Jalan”. Begini sebagian kutipan berita harian terbesar Jawa Barat tersebut[13]:

 

Beberapa hari sebelumnya, seorang kawan berinisial TD dipecat! Ia di-PHK karena majikannya memutus kontrak yang belum sepenuhnya habis. Sebagai pekerja kontrak ia pun tidak mendapatkan uang ganti apa-apa. TD adalah pemuda 20 tahunan. Lima tahun terakhir, ia bekerja sebagai penjaga toko di salah satu distro kenamaan di Kota Bandung. Distro itu berdiri tahun 2000-an bersama distro lainnya di kota ini.

 

Sehari-hari yang dia lakukan tidak sekadar menjaga toko. Ia juga berperan sebagai sales yang dibebani penjualan kaus, juga pembersih toko. Bayarannya Rp 700.000,00 per bulan, uang transportasi Rp 150.000,00 dan tunjangan struktural Rp 100.000,00. Selama lima tahun ia bekerja sebagai karyawan kontrak. TD sendiri tidak mempermasalahkan dirinya dipecat. Namun, ia hanya nitip pada teman-temannya yang tinggal untuk memperjuangkan hak bonus. Bonus itu merupakan nilai lebih yang dibayarkan kepada pekerja, setelah berhasil mencapai target penjualan….

 

 

Pengalaman TD, bisa jadi merupakan persoalan yang kadang dihadapi industri ekonomi kreatif, terutama pada perusahaan clothing saat ini. Bukan semata masalah bonus, tetapi relasi ketenagakerjaan yang eksploitatif dan mulai menghantui pekerja. Demikian halnya, ketika kita melihat UU Ketenagakerjaan, praktik hubungan yang dilakukan banyak brand besar sudah melanggar. Praktik yang dijalani banyak brand clothing besar, mempekerjakan buruh kontrak selama bertahun-tahun. Dalam UU, tipe pekerja kontrak sebenarnya diberikan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan terus-menerus, melainkan habis dalam satu rentang waktu tertentu. Misalnya, dalam promosi produk baru, pesanan, atau pada musim tertentu. Kerja kontrak juga bisa dilakukan untuk pekerjaan harian atau lepas. Tipe pekerjaan ini, berubah-ubah dalam hal waktu dan volumenya.

 

Perjanjian kontrak tidak menuntut banyak kewajiban bagi pengusaha. Mereka bisa membayar murah dan tidak dibebani dengan tunjangan jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, mereka bisa saja dengan mudah memecat tanpa pusing membayar pesangon.

 

Fenomena ini oleh Karl Marx dianggap bentuk-bentuk penindasan kaum borjuis, yang diwakili oleh pengusaha distro, terhadap kaum proletar, yang diwakili oleh pekerja. Menurut Karl Marx hakikat ekonomi kapitalisme adalah untuk merauk atau memburu profit sebesar-besarnya[14]. Dalam kapitalisme, pihak pemilik modal selalu menerima lebih banyak dari apa yang dimilikinya semula, dengan kata lain ia selalu menerima profit dalam proses tukar-menukar. Marx menegaskan bahwa profit itu pasti tidak diperoleh dengan cara tukar-menukar yang biasa, melainkan dengan cara penghisapan. Penghisapan yang khas kapi­talisme inilah yang diterangkan oleh Karl Marx dalam ajarannya tentang nilai lebih. [15]

 

Konsep Nilai Lebih ini lebih tampak jika kita melihat sistem penggajian pekerja tersebut, yang hanya digaji poko sebesar Rp. 700.000,-, dimana angka ini belum mencapai angka upah minimum Kota Bandung yang ditetapkan sebesar Rp 939.000,. Jumlah itu belum termasuk makan, transportasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, melihat gaji dan jam kerja yang dibebani, maka sang pemilik distro telah memperoleh nilai lebih, setidaknya sebanyak Rp. 239.000,-

 

Apa yang penulis gambarkan di atas adalah contoh kecil dari masalah industri ekonomi kreatif, yang kebetulan diwakili oleh fenemena distro. Masih banyak masalah besar yang dihadapi dunia industri kreatif. Sebut saja, soal belum siapnya kultur masyarakat kita secara keseluruhan, terutama mengenai jam-jam kerja para pelaku industri ekonomi kreatif. Mereka terkadang kerja di waktu malam, sembari mengotak-atik dunia digital. Hal ini mem­buat orang tua dan lingkungan keluarga lainnya mawas diri, karena yang namanya kerja se­cara konvensional diartikan terjadi di waktu pagi hingga sore. Selain itu, soal masih kurang­nya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif. Kisah ini mungkin dapat diwakili dengan keluhan profesional gamer, yang bergabung dalam Tim Xcn atau Execu­tioner, yang juga biasa disapa Tim Fnatic Indonesia. Mereka berhasil menjuarai kompetisi kelas dunia, seperti juara I Asian DotA Championship (2007), juara I Game Extre­me Leagua (GXL) di Singapura (2007), dan juara II Electronic Sport Thailand Championship (ESTC) (2007). Tetapi, di saat mereka bertanding, mereka merasa sedih karena datang sendiri, tanpa dukungan dari pemerintah, jauh berbeda dengan negara-negara lain, yang didukung penuh bahkan mendapat biaya transportasi dan akomodasi.[16]

 

Akhirnya, gagasan tahun 2009 sebagai tahun ekonomi kreatif harus tetap diapresiasi dengan hati-hati. Ada baiknya, semua komponen masyarakat, baik itu pemerintah, akademisi, pela­ku industri, konsumen duduk bersama-sama memikirkan prospek ini dengan tidak meru­gikan siapa pun juga. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kita mau belajar dari Korea Selatan, sebagai satu-satunya negara yang berani mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang senang bermain. Mereka jujur mengakui dirinya sebagai bagian dari homo ludens (mahluk ber­main)—meminjam istilah sejarawan Johan Huizinga. Dan yang pasti, di sana sektor industri kreatif mendapat tempat dan “kebebasannya”, de­ngan regu­lasi dan budaya yang telah disiapkan sebelumnya.  Di sana pun, kawula mu­danya menjadi aktor dari industri kreatif ini. Mereka merasa eksis karena telah berbuat baik untuk bangsanya. Lantas, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Semoga demikian!

 

Tabikku.

[1] Krisis ini muncul setelah Lehman Brother Holdings Inc., perusaahaan besar yang bekerja di bidang properti, dan Washington Mutual, salah bank terbesar di AS, menyatakan bangkrut. Krisis ini diperparah setelah Raksasa Asuransi AIG mengalami penurunan saham mencapai 50 persen.

[2] Buku ini diterbitkan pada 2001 oleh Pinguin publused, AS dan menjadi best-seller.

[4] Alvin Toffl er, 1984.  The Third Wave, Bantam Books.

 

[5] Lihat Inilah Versi Indonesia dalam majalah Tempo, edisi 22-28 September 2008, rubrik “ekonomi” bertajuk Tumbuh Berkat Sokongan Komunitas, halaman 110.

[6] Untuk lebih mengetahui perkembangan dunia kreatif di Indonesia, lihat majalah Tempo, edisi 22-28 September 2008, rubrik “ekonomi” bertajuk Tumbuh Berkat Sokongan Komunitas, halaman 105-117.

[7] Untuk lebih mengetahui siapa mereka dan bagaimana sepak terjangnya, lihat harian Kompas, edisi Jumat, 5 Desember 2008, rubrik “Fokus” bertajuk Industri Game, halaman 46.

 

[8] Baca tulisan Marthapuri Dwi Utari – dalam Majalah Warta Ekonomi Edisi 19/XX/2008

[9] Ibid 9

[10] Ibid 9

[11] Lihat Bisnis Indonesia, 24/10/2007.

[12] Mengenai istilah the ne(x)t generation ini lihat Idi Subandy Ibrahim dalam buku Budaya Populer sebagai Komunikasi. 1997. Yogyakarta: Jalasutra, halaman 97.

[13] Untuk lebih tuntas membaca berita yang ditulis Agus Rakasiwi dalam harian Pikiran Rakyat, atau lihat http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=26536.

[14] Untuk pembahasan lebih lanjut baca Sindhunata dalam “Dilema Usaha Manusia Rasional—Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt”. Jakarta: Gramedia, halaman 40-53

[15] Nilai lebih adalah nilai yang diberikan secara terpaksa oleh buruh melampaui apa yang de facto ia butuhkan.

[16] Untuk lebih mendalam mengetahui keluhan ini baca harian Kompas, edisi Jumat, 5 Desember 2008, rubrik “Fokus” bertajuk Industri Game, halaman 46.

 


9 Januari 2009 Posted by | universal | Tinggalkan komentar

Citra dan Fantasi Kemiskinan dalam Iklan Politik Wiranto

oke1

MENJELANG PEMILU 2009, bangsa ini dipenuhi para pemain sulap. Mereka, para tokoh partai politik, berhasil membuat anak bangsa bedecak kagum. Tanpa merasa bersalah, mereka mengubah dirinya menjadi penyulap tersohor, David Copperfield, lantas meyulap bahkan menyihir jutaan anak bangsa lewat media elektronik maupun cetak. Di medium ini, citra tokoh dan partai politiknya berubah total—180 derajad—dari kenyataan sehari-hari. Citra politik tersebut dalam beberapa hal mirip dengan iklan layanan masyarakat. Padahal, jelas-jelas iklan tersebut bukanlah iklan layanan masyarakat tetapi iklan layanan politik.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau biasa disebut Public Service Announcement (PSA) merupakan kegiatan komunikasi pemasaran gagasan atau nilai sosial (social marketing). Pemasaran sosial biasanya dijalankan dalam dua (2) cara, yaitu dengan intensitas tinggi (high intensity) melalui pendekatan kontak personal, dan intensitas rendah (low intensity) melalui pendekatan komunikasi massa. Hanya saja, ILM melalui media massa menjelang pemilu 2009, yang dilakukan para elit kerap terjerumus dalam propaganda yang bersifat searah (linear) dan dari atas (top down) sebagaimana sering dialami oleh iklan politik[1].

Tengoklah iklan Jenderal (Purn.) Wiranto di pelbagai media massa dengan tema utama kemiskinan. Pada iklan politik, mirip dengan ILM, yang dirilis pada Desember 2007 ini, Wiranto menyebut angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49 persen. Data yang didasarkan pada informasi Bank Dunia tahun 2006 ini jauh berbeda dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, pada tahun yang sama, angka kemiskinan di Indonesia hanya mencapai 16,58 persen. Jadi, selisih data yang dipakai Wiranto dan BPS sekitar 32, 42 persen.

Saat ini, berdasarkan rilis BPS pada 1 Juli 2008, angka kemiskinan Indonesia perMaret 2008 mengalami penurunan sebesar 2, 21 juta orang jika diperbandingkan dengan kondisi pada Maret 2007. Pada Maret 2008, menurut BPS, jumlah orang miskin sebanyak 34, 96 juta (15, 42 persen) orang, sedangkan pada Maret 2007, jumlah orang miskin mencapai 37, 17 juta orang (16, 58 persen).

Pada selisih data kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia di atas, kita melihat bahwa selisih tersebut amatlah besar—baik dipandang dari sudut statistik maupun politik. Dengan bermain-main angka ini, Wiranto seolah-seolah ingin menunjukkan pada publik bahwa janji-jani SBY-JK selama ini bohong belaka. Angka kemiskinan 49 persen bisa menjadi bukti betapa pemerintah yang berkuasa dan dicitrakan mampu mengatasi persoalan bangsa, tak mampu mengatasi soal kemiskinan yang akut.

Tentunya, iklan politik ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan politisi partai politik, tidak terkecuali SBY. Dalam sebuah kesempatan SBY menyebut iklan politik Sang Jenderal itu adalah bentuk provokasi rakyat dengan data yang tak berbasis realita. Seharusnya, menurut banyak kalangan, data kemiskinan di Indonesia di dasari oleh BPS, sebagai badan resmi pemerintah, bukan berdasarkan data-data yang dikeluarkan Bank Dunia.

Apa yang dikatakan SBY mungkin ada benarnya. Bahwa, dengan berpedoman pada data-data Bank Dunia, seolah-olah perekonomian bangsa ini semakin akut dan iklan itu agak berlebihan. Angka 49 persen, sebagai parameter yang dipakai Bank Dunia, sesungguhnya lahir setelah Bank Dunia menghitung jumlah penduduk Indonesia, yang memiliki pendapatan di bawah 2 US Dollar per hari. Standar 2 US Dollar perhari merupakan standar internasional dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu negara. Sejumlah pakar menilai bahwa pengukuran angka kemiskinan tidak bisa menggunakan kaca mata internasional karena kondisi masing-masing negara amatlah berbeda. Oleh karena itu, angka 49 persen “ala Wiranto” yang seolah-olah hendak merepresentasikan bangsa ini akan masuk di jurang kehancuran adalah kebohongan belaka, yang hanya ingin membodohi dan merebut hati rakyat dengan cara-cara “manipulatif”. Akan tetapi kemarahan yang berlebihan saat menanggapi iklan tersebut, juga kurang arif, karena iklan, terutama iklan politik, adalah alat untuk menjual diri dan pasti dibuat berlebihan, sehingga dunia yang hiperrealis ini mampu menyedot perhatian massa pemilih 2009.

Senyatanya, pemerintah atau masyarakat sudah mengetahui bahwa iklan adalah bentuk-bentuk provokatif yang melampaui kesadaran rasionalitas manusia. Kritikus media terkemuka, Marshall McLuhan, menyebut iklan sebagai karya seni terbesar abad ke-20. Iklan sering dianggap sebagai penentu kecenderungan, trend, mode, bahkan dianggap sebagai pembentuk kesadaran manusia modern. Kritikus periklanan, Sut Jhally, menunjukkan bagaimanan citraan periklanan komersial telah menyebar ke wilayah-wilayah budaya populer lainnya dan dia membahas dampaknya bagi pembentukan identitas individual dan sosial. Sistem citra visual dan budaya berbasis citra yang melekat dalam perembesan iklan juga dianggap telah mengkoloni wilayah kehidupan yang sebelumnya lebih banyak didefinisikan (meski tidak selalu) lewat pengalaman dan persepsi auditori[2].

Dalam iklan separuh halaman di harian Kompas edisi 2 April 2008 pun, Wiranto seolah-olah ingin mengatakan bahwa dari tahun ke tahun perjalanan perekonomian bangsa tanpa berarti—tidak ada perbaikan yang signifikan. Dia juga sempat menuliskan secara dramatis bahwa ada Ibu Hamil dan balitanya mati kelaparan di Makassar. Sedangkan faktanya, menurut Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, bahwa korban meninggal bukan karena kelaparan, melainkan karena diare akut. Ketika korban hendak dibawa ke rumah sakit, Basse, sang korban, menolak. “Padahal, program pemerintah sudah membebaskan biaya atau gratis untuk pelayanan kesehatan, “ kata Wali Kota (dikutip dari Sambung Hati 9949).

Memang harus diakui bahwa apa yang diucapkan sang Wali Kota belum tentu didasari fakta, sebelum kita mengecek di lapangan mengenai tingkat kebenaran fakta tersebut, bahkan bisa diangggap sebagai bentuk apologi seorang penguasa. Tetapi, pernyataan bantahan Wali Kota ini hingga saat ini terus diamini, bahkan pihak tim sukses Wiranto sekalipun belum mengklarifikasi “serangan balik” seorang Ilham Arief Sirajuddin. Oleh karena itu, “kemarahan” sang Wali Kota, setidaknya menurut penulis, adalah bentuk koreksi dari upaya “manipulasi” iklan politik Wiranto. Terlebih jika melihat kredibilitas sang Wali Kota, sebagai salah satu tokoh 2008, pilihan majalah Tempo edisi akhir tahun 2008[3], rasanya tidak mungkin dia “menyerang” sang Jenderal hanya karena apologi belaka.

Lagi-lagi dari iklan tersebut, Sang Jenderal mendapat sorotan tajam, bukan hanya dari para politikus, tetapi pelbagai kalangan karena dia dituduh memanipulasi data sekadar kepen­ting­an politik praktis. Ada juga beranggapan bahwa sebelum menjadi RI 1 saja, ia telah berani membohongi publik dan memanipulasi data-data penting, bagaimana jika telah menjadi RI 1? Sukar untuk dibayangkan, layaknya kita membayangkan kebenaran empirik, saat Sang Jenderal memakan nasi aking bersama warga Serang, Banten lewat iklannya di pelbagai media elektronik. Dalam sorotan iklan tersebut Wiranto, seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai (pemimpin) rakyat yang empati terhadap kesulitan hidup rakyat Indonesia, yang direpresentasikan melalui warga Serang. Sekaligus, menggambarkan betapa Wiranto mau berbagai kesedihan terhadap rakyat yang melarat.

Dalam fakta empiris, citra ini sukar dipercaya karena seorang Wiranto “tidak mungkin” memakan nasi aking. Dia telah terbiasa hidup mewah, serba berkecukupan bahkan lebih. Dan, tentunya masyarakat tahu jika orang posisi Wiranto, dia pasti memakan apa? Lantas, mengapa Sang Jenderal (juga politikus lainnya) berani melakukan hal “buruk” demikian? Menjawab pertanyaan ini, mungkin ada baiknya kita melihat pendapat Jean Baudrillard, “Citra lebih meyakinkan ketimpang fakta, dan mimpi-mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan. Inilah dunia hiperrealitas, realitas yang lebih nyata dari yang nyata, semu dan meledak-ledak,” Bagi Baudrillard, dunia hiperrealis adalah seratus persen dari tatanan simulasi dan kadang-kadang memakai konsep ini secara terus-menerus. Di mana, dunia simulasi telah menghilangkan pesona secara mutlak … dan memalukkan, bahkan menurutnya, sebagaimana ditulis dalam Gane, 1995: 105), simulasi telah berhasil membunuh makna secara absolut.[4]

Fantasi Simbolis Sang Jenderal

Merujuk padangan Akhil Gupta (2006), “atraksi” para kandidat calon presiden dalam berkampanye, termasuk Wiranto, selaras dengan apa yang disebut sebagai the imagination of the state power. Kita sadar, Wiranto sudah bersiap diri dan berkonsolidasi untuk menggalang dukungan politik dalam rangka “memenangkan peperangan” memperebutkan kursi RI 1. Tak heran dia (juga politikus lainnya, seperti Prabowo, Megawati, SBY, Sutrisno Bachir, dan lain-lain) menjadikan kemiskinan dan kesejahteraan sebagai tema utama dalam kampanye. Sehingga, tidak mengherankan kalau dia perlu menunjukkan kepada publik (lewat iklan) bahwa ia memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah sosial kronis ini. Dan, jika terpilih menjadi Presiden, sudah tentu pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas paling utama, layaknya, kita melihat pemerintahan SBY-JK yang tetap “menjual” isu kemiskinan sebagai prioritas, selain isu Korupsi dan lainnya, sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam kampanye Pemilu 2004.

Pada titimangsa di atas, imajinasi kekuasaan yang bergelayut di alam pikiran Wiranto (juga politikus lainnya) dimanifestasikan dengan mengeksploitasi isu kemiskinan yang diderita sebagian besar rakyat Indonesia. Orang-orang Jompo, para petani, nelayan, buruh pabrik, tukang becak adalah sebagai lambang kemiskinan paling kongkret dalam realitas masyarakat. Maka Wiranto (juga politikus lainnya)memanipulasi makna simbolis tersebut lewat kampanye dan iklan yang tersebar di alam pikiran masyarakat kita.

Jadi, jelaslah ada pertautan antara politik simbolisme—menjual isu kemiskinan—dan imajinasi kekuasaan, yaitu upaya menggapai jabatan menjadi top leader di negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Sebagai sosok yang ingin menjadi RI 1, Wiranto ((juga politikus lainnya) berusaha membangun basis legitimasi kekuasaan politik dan kredibilitas moral melalui (wacana) publik. Wiranto bermain dalam tataran simbolis dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, yakni berasosiasi dengan komunitas masyarakat miskin guna menunjukkan jiwa populis dan merakyat.

Pertanyaannya, apakah dengan melakukan pencitraan lewat politik simbolis di atas, Wiranto mampu menjawab problem dasar kehidupan ekonomi dan politik kekinian Indonesia? Jawabnya pasti tidak. Bagaimanapun politik pencitraan, tidak merupakan representasi dari realitas sesungguhnya seorang politisi Wiranto. Pencitraan melalui media massa hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ibaratnya, hanya menampilkan panggung depan dari seorang politisi dan tidak akan menampilkan pangggung belakang seorang politisi. Ya’ seperti tukang sulap yang mampu memanipulasi kenyataan. Uniknya, penonton tahu kalau itu sulap tetapi mereka tetap saja dibuat kagum dan bertepuk tangan.

Ketidaksadaran inilah yang membuat setiap iklan Sang Jenderal jauh dari representasi realitas empiriknya, sehingga ia kerap mendapat kritik pedas dari pelbagai kalangan. Pencitraan memang penting, akan tetapi bisa menjebak masyarakat pemilih. Seperti kita tahu, berkat strategi pencitraan yang jitu dan tepat, SBY-JK mampu mengalahkan ”mesin darat” partai politik dalam Pemilu yang lalu. SBY-JK dalam menggalang dukungan lebih menekankan kepada pencitraan dirinya untuk melawan mesin partai. Hasilnya, sangat spektakuler. Pencitraan sedemikian rupa dan mampu memukau masyarakat pemilih.

Tentu saja, tidak semua orang atau konsumen bisa terpengaruh begitu saja oleh bujuk rayu iklan. Tidak semua orang membeli suatu barang (baca: memilih tokoh/partai politik) yang diiklankan dengan menawan sekalipun. Paling banter, mereka hanya terkagum-kagum dengan bujuk rayu tersebut, laiknya iklan-iklan politik Wiranto, Prabowo dan Gerindra, dan partai-partai politik lainnya. Walaupun demikian, kita juga tetap saja harus mengamini jika unsur repetisi, trik, dan manipulasi dalam iklan tak bisa diabaikan dalam mempengaruhi kecenderungan pemilih, terlebih pemilih saat ini hidup di dunia globalisasi informasi, setiap “massage” visualitas amat berperan besar dalam membentuk budaya citra (image culture) dan budaya cita rasa (taste culture) masyarakat (pemilih).

Kini apakah dengan jurus-jurus iklan yang hiperrealis tersebut Wiranto dapat memenangkan pertarungan sengit di tahun 2009? Bagi saya sukar untuk seorang Wiranto (juga politikus lainnya) mampu memenangkan “medan pertempuran itu”. Mereka bukanlah Barack Obama, yang berhasil memanfaatkan citra, setelah sekian lama terjun di dunia masyarakat secara nyata. Ada baiknya dengan kerja keras, milyaran rupiah yang telah dipakai untuk biaya pencitraan dan fantasinya di berikan kepada simbol-simbol kemiskinan (baca: rakyat miskin) yang ada dalam iklan tersebut. Mungkin itu lebih baik dan angka 49 persen dapat menurun hingga mencapai 10 persen. Itu pun jika mungkin.

Tabikku.


[1] Untuk lebih jauh memahami apa dan bagaimana Iklan Layanan Masyarakat, lihat tulisan Ashadi Siregar bertajuk Perspektif Kritis Terhadap Iklan Layanan Masyarakat, yang disampaikan pada Diskusi dan Evaluasi Paket Layanan Masyarakat Melalui Media Film Produksi BIKN, Pengembangan dan Optimalisasi Produksi Film Layanan Masyarakat sebagai Media Informasi Publik, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, Yogyakarta 16 November 2000.

[2] Untuk lebih jauh memahami iklan dan gaya hidup lihat Idi Subandy Ibrahim, dalam Budaya Populer Sebagai Komunikasi, (2007:141): Yogyakarta: Jalasutra.

[3] Lihat majalah Tempo, edisi khusus akhir tahun, 22-28 Desember 2008, bertajuk 10 TOKOH 2008: Mereka Bekerja dengan Hati Menggerakkan Daerah. Menurut pihak redaksi Tempo, pemilihan 10 tokoh 2008 ini bukan perkara mudah. Ada kategorisasi atas pilihan tersebut, seperti tokoh merupak seorang birokrat bersih, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan mempunyai prestasi yang membanggakan bagi peningkatan kualitas daerah masing-masing.

[4] Untuk lebih mendalami apa dan bagaimana Simulasi, lihat George Ritzer (2003) dalam Teori Sosial Posmodern, pada bab 6. Jean Baudrillard: Persoalan Dunia kontemporer dan Kemungkinan Penanganannya, halaman 157 – 199. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Dunia simulasi merupakan dunia pengikisan antara realitas dan imajinasi; sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu.

17 Desember 2008 Posted by | media and culture studies | 6 Komentar

Identitas yang Tidak Lagi Tunggal*

javalebes2NAMAKU SISMONO LA ODE. Orang-orang memanggilku dengan banyak nama, kadang Sismono, kadang La Ode, dan kadang juga dengan nama yang lain. Kedua identitas ini merujuk pada atas dua kebudayaan besar di “negeri imajiner” Indo­nesia[1]. Pertama, Sismono merujuk pada kebudayaan Jawa dan kedua, La Ode merujuk pada kebudayaan Muna, Sulawesi Tenggara. Kedua kebudayaan ini, secara posisi geografis berada di belahan “barat” (baca: Indonesia Barat) untuk kebu­dayaan Jawa dan belahan “timur” (baca: Indonesia Timur) untuk kebuda­yaan Muna.

Penulis menggambarkan oposisi binner di atas, antara “barat” dan “timur”, bu­kan sekadar kemiripan dari opoisi binner yang digambarkan Edwar Said, bahwa “Barat” yang diwakili Eropa cenderung melihat “Timur” yang diwakili Asia (juga Afrika), sebagai the other, yang lain[2]. Tetapi, yang penulis maksudkan Jawa di sini sebagai repre­sentasi ideologi yang dominan akibat persepsi yang dibentuk wacana orde baru. Sehingga, kebe­radaan Jawa, bukanlah sebagai ras yang menindas. Sekali lagi, Jawa yang penulis maksud adalah sebuah kebudayaan dominan yang lahir atas “paksaan” pemerintah masa lalu, di mana Jawa hingga saat ini tetap menjadi pusat, baik itu pusat ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya, sementara daerah (kebudayaan) yang lain, termasuk Muna, kurang diberi kesem­patan untuk menunjukkan identitasnya, walaupun mereka “kaya” dan mempu­nyai kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, dalam tulisan berikut ini setiap kali penyebutan Jawa, dimaksudkan bukan dalam artian etnik (suku) Jawa, melainkan pusat kekuasaan yang ada di Jawa (terutama Jakarta). Pusat kekuasaan itu dikendalikan baik oleh penguasa orang Jawa, maupun oleh orang luar Jawa yang telah menjadi bagian dari, dan pengabdi pada, kekuasaan Jawa. Dengan kata lain, hegemoni Jawa yang dirujuk tulisan ini dimaksudkan pada kekuasaan politik Jawa dan bukan pada peradaban Jawa. Peradaban Jawa mendapat tempat penerimaan dalam beberapa kasus di luar Jawa, sebaliknya kekuasaan politik Jawa mendapat penen­tangan juga oleh pembelot-pembelot Jawa yang melarikan diri ke luar Jawa atau dipinggiran kekuasaan Jawa.

Dalam pemerintahan Orde Baru (bahkan hingga saat ini) mitos kekuasaan Jawa merupakan hal yang terus disadari sebagai sebuah keniscayaan sejarah bangsa ini. Masyarakat, terutama di luar Jawa (juga di tanah kelahiranku), menganggap Jawa adalah tanah yang menjanjikan. Kekuasaan Jawa, menurut orang-orang di tanah kelahiranku, tidak hanya dibentuk oleh struktur-struktur kuasa (pemerintahan), tetapi datang dengan sendirinya. Jawa hadir di bumi Indonesia karena demikianlah “takdir” Tuhan. Sehingga, mitos Jawa dapat mendorong persepsi seseorang bahwa jika ingin sukses di masa depan, maka haruslah ke Jawa, pakailah “atribut” Jawa pada dirinya, entah itu nama, cara pan­dang maupun perilaku hidup sehari-hari.

Dalam antropologi budaya mitos atau myth adalah cerita suci yang dalam bentuk simbolis mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner tentang asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan adi­ko­drati, manusia, pahlawan, dan masyarakat. Dengan demikian, mitos mem­benarkan pelbagai cara dan tindakan masa depan dalam kebudayaan tertentu, menim­bulkan kepercayaan bersama, dan memperkokoh rasa kebersamaan dalam kelompok. Antropolog P. Kloos meringkas ciri-ciri mitos, sebagai berikut: Kesatu, mitos sering memiliki sifat suci, kedua, oknum-oknum atau peristiwa-peristiwa yang berperan dalam cerita tersebut hanya terjadi dalam dunia mitos, bukan dalam kehidupan sehari-hari atau masa lampau yang nyata. Singkatnya, mitos bukan sekadar cerita historis (kendati banyak mitos ditempatkan pada masa lalu), ketiga, mitos menunjuk pada kejadian penting, seperti pada asal-usul benda, kenyataan, dan perubahan-perubahan penting, keempat, kebenaran sebuah mitos tidaklah penting, sebab cakrawala dan era mitos tidak terikat pada kemungkinan-kemung­kinan dan batas-batas dunia nyata ini.[3]

Roland Barthes menunjukkan bahwa mitos manaturalisasikan pelbagai perbe­daan budaya, membuatnya universal, dan menjadikannya sebagai norma-norma sosial melalui pesona-pesona retorisnya. Kebenaran mitos ini mencirikan “apa yang berlangsung tanpa perkataan”. Logika kultural yang dibentuk dan dikem­bangkan lewat mitologi berupaya mereduksi pelbagai perbedaan tafsir dan membatasi kelimpahan makna. Dimensi-dimensi ideologinya men­struk­turkan ke­rangka tang­gapan kita terhadap tanda, teks, dan representasi media, dan yang lebih penting, terhadap sejarah. Mitos menggeneralisasikan penga­laman demi mengha­silkan konsensus tentang bagaimana kita menangkap realitas, menghadapi kondisi kema­nusiaan, dan bertindak untuk menunjukkan penghar­gaan terhadap pelbagai perbe­daan dari orang-orang lain sebagai suatu komu­nitas. Mitos menyediakan arkhetipearkhetipe interpretatif untuk mengu­rai­kan makna dunia-kehidupan yang kita alami dengan pandangan terhadap masa kini melalui masa silam. Mitologi menghidupkan realitas, menerjemahkan, dan mena­turalisasikannya bagi kita, dengan menyuntikkan taraf-taraf signifikansi ideologi terhadap realitas itu.[4]

­

Konsepsi (yang tidak disadari secara ilmiah) inilah membuat orang tuaku, ketika saya lahir, dinamai Sismono. Konsep di mana, menurut mereka, bahwa Jawa adalah segala-galanya. Bahwa, jika Anda ingin sukses, maka nama Anda harus nama Jawa. Oleh karena itu, Sismono adalah cerminan sebuah nama yang sesungguhnya keluar dari identitas sosial dan kebudayaan Muna, sekaligus “ada” karena kuatnya mitologi Jawa dalam diri orang tuaku. Mengapa demikian? Karena, kata Sismono, tidak dijumpai dalam pemberian nama berdasarkan istilah/penamaan dalam budaya Muna, seperti La Ode Ege, La Ode Dhamani, La Bhorungkura, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kata Sismono, sebagai sebuah bahasa telah melampaui ketidak­pengetahuan orang tuaku tentang pemaknaan, sekaligus menandakan kesa­daran untuk sebuah pemaknaan belumlah otonom. Orang tuaku hanyalah sadar nama tersebut, yang kejawa-jawaan, adalah nama yang bagus dan cocok untuk “dipa­kaikan” dalam diri bayi yang baru dilahirkannya. Padahal, mereka sendiri, secara turun-temurun tidak berdarah Jawa, tapi berdarah Muna. Jadi, kesadaran orang tuaku telah terkonstruksi oleh bahasa dan budaya Jawa. Dengan kata lain, orang tuaku dan saya sendiri telah terhegemoni[5] oleh Jawa, terutama melalui bahasa Jawa.

Bahasa adalah organ physiology yang digunakan secara instingtif dan alami. Hal ini yang membedakan inti bahasa dengan ketika kita menggunakan paru-paru unuk bernafas atau berdiri kemudian berjalan. Burung beo mampu menirukan kata salam seperti “Selamat pagi atau assalamu alaikum” dan menirukan kata “kamu jelek”. Tetapi Ia tidak bisa membuat kalimat bentuk lampau atau pengandaian.

Dikatakan bahwa sejarah manusia diawali bersama-sama bahasa. Selama ini banyak ahli antropologi yang mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk pencipta alat (homo fabel). Artinya eksistensi alat atau perkakas merupakan tanda-tanda adanya kehidupan (kebudayaan). Akan tetapi, menurut Claude Levi-Strauss seperti dikutip oleh Maruyama (1995:43), anggapan tersebut sekarang sudah lebih disempurnakan.

Dewasa ini, pembatas antara alam dengan kebudayaan bukan lagi didasarkan pada eksistensi sebuah alat, tetapi didasarkan pada bahasa. Dengan kata lain, sebelum membentuk manusia sebagai homo fabel atau homo sapiens (manusia haus ilmu) perlu dibentuk dulu manusia homo loquens (manusia berbahasa). Karena dengan bahasa itulah manusia dapat memelihara seluruh kebudayaannya. Kalau pada sifat alat itu tampak adanya suatu tranformasi dari alam kepada kebudayaan, maka bahasalah alat yang paling utama yang diciptakan manusia untuk proses tersebut.[6]

***

SEBAGAIMANA saya tuliskan di atas, bahwa dalam diri orang tuaku telah ter­konstruksi “kedikdayaan” mitos Jawa, sehingga di saat Sudarmono (Mantan Wakil Pre­siden RI dan Ketua Umum Golkar), yang juga berdarah Jawa, datang di tanah kela­hiranku untuk suatu rangkaian kegiatan Golkar, yang kebetulan saat itu pula, saya baru saja dilahirkan, seketika orang tuaku menamakan diriku dengan sebutkan Sudar­mono. Sudah tentu, ikhtiar ini hadir disebabkan hegemoni tadi, sekaligus impian masa depan akan anaknya. Hanya saja lewat “evolusi penamaan”, nama Sudarmono, berubah menjadi Sismono, dengan alasan, kurang lebih, menurut orang tuaku, nama Sismono agar saya tidak sakit-sakit, laiknya ketika masih menyandang nama Sudarmono. Pergantian nama tersebut, dalam kesadaran orang tuaku tetaplah sama seperti kali pertama memberi nama pada diriku. Artinya, perubahan Sudarmono menjadi Sismono tidaklah berubah dratis, tetap meng-ada-kan kata “Mono”, sebagai kata yang tetap mencitrakan diri Sudarmono, sehingga perubahan tersebut tetap saja melekatkan diriku dengan sosok Sudarmono.

Mimikri Sudarmono dalam Diriku

Mimikri almarhum Sudarmono dalam diri Sismono, sesungguhnya merupakan ambivalensi kebudayaan yang kontradiksi dan paradok. Di satu sisi, ada impian masa depan yang sukses, namun di sisi lain orang tuaku, termasuk saya sendiri, tanpa sadar kehilangan identitas kebudayaan Muna. Muna adalah sebuah Kabupaten di propinsi Sulawesi Tenggara, yang mempunyai tradisi kebudayaan unik yang berbeda dengan suku-suku bangsa yang lainnya. Bahasa dan budaya Muna tidaklah sama dengan bahasa dan budaya Buton, Tolaki, Ereka, Bugis, Makassar, walaupun masih berada dalam satu geografis maupun kehidupan kultural sehari-hari. Kabupaten Muna terletak di utara Kendari, ibukota propinsi Sulawesi Tenggara dan berdampingan dengan pulau Buton, tepatnya pulau Muna berada di barat pulau Buton. Masyarakat kabupaten Muna terdiri dari pelbagai suku bangsa, misal Muna, Buton, Bugis, Makassar, dan Jawa.

Sebagaimana dikatakan Homi K. Bhabha, mimikri atau peniruan bertolak dari sebuah kontradiksi yang paling inti dalam wacana kolonial, terutama sejak penyebaran peluang mengenyam pendidikan Barat di bawah pemerintahan kolonial, pada pertengahan abad ke-19 (atau Hindia Belanda pada dekade kedua abad ke-20). Penyebaran pendidikan Barat itu diharapkan akan memperkukuh kekuasaan kolonial dengan terciptanya sebuah golongan dalam masyarakat kolonial yang bersama-sama mengindentifikasikan dirinya dengan budaya penjajah dan menganggap dirinya sebagai wakil budaya Barat di masyarakat terjajah. Secara sederhana, konsep mengenai peniruan yang mendekati konsep mimikri dalam pengertian Homi K. Bhabha (1994: 85-92)[7] yang pada gilirannya terkait pula dengan problem inauthenticity. Oleh karena itu, membaca konsep mimikri sebagai wacana yang ambivalen, yang satu pihak membangun identitas atau persamaan, tetapi di lain pihak juga memper­tahan­kan perbedaan.

Hanya saja, mimikri, dalam nama saya bukanlah sebuah logika kolonial, seperti negara-negara Eropa Barat berkoloni lantas menjajah negara-negara Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Peniruan yang ada dalam diri saya lebih tepatnya dapat dianggap sebagai bentuk hegemoni Jawa atas daerah-daerah lain akibat produksi wacana dan kekuasaan yang tidak setara dan tidak adil. Kegagahan Jawa, akhirnya, menjadi sesuatu yang dilegitimasi oleh kebudayaan lain, termasuk orang tua saja. Di sinilah ketidakotentikan dalam diri saya terjadi. Saya tidak lagi menjadi representasi kebudayaan Muna, tetapi dari segi nama saya telah berubah menjadi bagian dari kebudayaan lain, yang lebih menghegemoni.

Lantas, kenapa Jawa begitu menghegemoni? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit-banyak telah saya singgung di awal tulisan ini. Hanya saja, penulis belum menguraikan bahwa hegemoni Jawa tidak dapat dilepas dari hegemoni kolonialis, terutama Belanda di tanah Jawa. Ketika Belanda sampai ke Indonesia (Banten/Maluku) tahun 1596, negeri itu sedang bergolak memberontak pada Raja Spanyol Habsburg (1568-1648). Di kepulauan Indonesia, Belanda harus bersaing dengan Portugis, Spanyol (sudah hampir 100 tahun bercokol) kemudian dengan Inggris, Perancis. Namun setelah mampu bersaingan, Belanda menjadi bangsa yang menjajah tanah Indonesia, apalagi Mataram (Jawa) selama 350 tahun[8].

Penjajahan panjang tersebut, sudah tentu melahirkan trauma yang begitu mele­lahkan bahkan menyakitkan. Cerita-cerita dan pelbagai visualitas mengenai pen­ja­jahan tersebut telah dikabarkan/dilukiskan di pelbagai media, terutama dalam teks-teks buku sejarah. Kita pun sebagai pembaca/penonton “memaki” penjajahan tersebut karena telah memandang manusia bukan sebagai subjek yang setara, tetapi sebagai “budak” dari si tuan penjajah. Sehingga, peristiwa ini menjadikan tontonan yang tidak menunjukkan sisi kemanusiaan.

Walaupun demikian, penjajahan selama 350 tahun di bumi Mataram, di sisi lain, telah mewariskan beberapa hal yang setidaknya berguna bagi bangsa ini. Misalnya, sistem pendidikan, pengairan, insfrastruktur kereta api, seni arsitektur. Saya anggap ada manfa­at­nya, karena benih-benih inilah yang mampu melahirkan sedikit pengetahuan tentang sesuatu yang lebih baik, termasuk pengetahuan tentang Jawa. Asumsi ini, penulis anggap masih dapat diperdebatkan, tetapi kemunculan Bung Hatta dan Bung beberapa tokoh lainnya, yang pernah mengenyam pendidikan di negeri Belanda, setidaknya dapat menunjukkan bahwa tesis tersebut masih berdasar, karena Belanda masih dianggap tempat yang layak untuk mengenyam ilmu pengetahuan.

Kita tidak dapat menampik kenyataan bahwa Jawa sendiri telah menjadi salah satu gelanggang yang paling dinamis dalam perjalanan sejarah menuju Indonesia. Beberapa hal dapat dikemukakan, sebagai mana ditulis Arif Susanto, dalam Jawa dan Hibrida Keindonesiaan (2006), sebagai sebab atas kenyataan yang cukup unik tersebut. Pertama, keputusan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk menempatkan pusat militer dan administrasi di Batavia pada 1619 telah menempatkan Batavia (kini Jakarta) dan Jawa pada umumnya sebagai bagian strategis kekuasaan VOC atas wilayah Nusantara.

Kedua, dalam perkembangan menuju modern Jawa telah menjadi salah satu wilayah kosmopolitan, tempat orang dan gagasan (yang berasal dari berbagai tempat) berinteraksi. Sebagai kawasan perdagangan yang cukup sibuk, Jawa dengan bandar-bandarnya menjadi magnet bagi orang dari berbagai wilayah di Nusantara dan dari kawasan Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Timur. Lebih dari itu, dapat disebut setidaknya sejak keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman yang sampai di Banten pada 1596, Jawa telah menumbuhkan daya tarik tersendiri bagi para pedagang dari Eropa[9] maupun bangsa-bangsa lain.

Ketiga, Politik Etis (yang disebut-sebut digagas oleh van Deventer) yang digulirkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad keduapuluh telah menjadikan Jawa sebagai pusat pendidikan dan kemudian mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Dibangunnya OSVIA (sekolah untuk calon pejabat pribumi), STOVIA (sekolah untuk calon dokter pribumi), dan kemudian Technische Hoogeschool (sekolah tinggi teknik, cikal bakal ITB) di Jawa membawa semangat baru bagi anak negeri untuk mengejar ‘kemajuan’[10].

Keempat, di antara para pendiri negara ini ada tokoh-tokoh yang merujuk kebesaran Majapahit pada abad keempatbelas sebagai satu model bagi Indonesia yang baru lahir pada 1945. Rujukan itu membawa konsekuensi antara lain pada upaya untuk menarik batas geografis Indonesia jauh lebih luas ketimbang wilayah bekas jajahan Belanda. Sebagian sejarawan sendiri meragukan – karena kurangnya dukungan bukti sejarah – klaim bahwa kekuasaan Majapahit melingkupi wilayah yang jauh lebih luas ketimbang wilayah Indonesia saat ini. Tetapi, kalangan yang skeptis tersebut tidak menampik keterangan yang menyebut bahwa pada masa jayanya Majapahit adalah kerajaan terbesar di Jawa. Meski agak melebih-lebihkan, tetapi pandangan ini berdampak pada munculnya landasan sejarah sebagai pengakuan atas pentingnya posisi Jawa.

Kelima, secara kuantitatif penduduk yang mendiami Pulau Jawa jauh lebih banyak ketimbang penduduk di pulau-pulau lain di wilayah Nusantara. Di Pulau Jawa sendiri proporsi warga yang asal usul etnisitasnya Jawa juga lebih banyak dibandingkan etnis lain. Hal ini berpengaruh terhadap tatanan sosial yang banyak dipengaruhi oleh orang Jawa dan kultur Jawa secara umum.[11]

Pada perkembangan berikutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa sentralisasi kekuasaan telah menempatkan Jawa (terutama Jakarta) sebagai pusat yang secara sepihak mendominasi perjalanan sejarah. Membaca buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya Ricklefs, saya dikejutkan oleh kenyataan betapa kontrasnya catatan sejarah tentang wilayah-wilayah di luar Jawa antara masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.[12]

Dari modal yang dimiliki di atas, Jawa adalah pusat segalanya. Jawa (terutama Jakarta[13]) menjadi simbol “kedigdayaan” suatu ruang dan waktu. “Kedigdayaan” ini tentunya dibangun melalui konstruksi ideologi, terutama melalui penciptaan opini publik media massa dan teks-teks pelajaran, lengkap dengan simbol-simbol kemegahannya, seperti infrastruktur/bangunan yang megah, pusat sosial dan kebudayaan yang “demokratis”, dan sebagainya. Tidak hanya itu, “kedigdayaan” tersebut, yang kemudian menjadi “hegemoni” difasilitasi oleh beberapa simbol negara, berupa kebijakan negara yang belum merata di beberapa bidang, seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur.

Sebagaimana dikatakan Henry Levebre, Filsuf Prancis pascamodern, bahwa hegemoni dalam bentuk yang lebih detail lagi, adalah proses penguasaan ruang hidup (lebensraum) oleh kekuatan dominan, dengan tujuan menciptakan kelang­gengan. Hegemoni dalam ruang ditujukan untuk melanggengkan sistem kekuasaan yang lebih maju dari sekedar masalah pemerintahan. Hegemoni dalam ruang publik adalah politik penguasaan ruang konkrit itu sendiri. Ruang hidup tidak mungkin bebas nilai, ia merupakan medan dialog kekuatan-kekuatan dominan. Di mana penguasaan ruang dilakukan dengan menciptakan tanda-tanda (simbol) keberhasilan sebuah ideologi dalam wujud bangunan megah, pertanian, dan pabrik-pabrik adalah wujud keberhasilan suatu ideologi terhadap ideologi lainnya. Penguasaan ruang sebagai media dikemudian waktu akan menjadi medan pertarungan penciptaan opini dan legitimasi publik.

Pandangan ini, tentunya mengacu pada empunya Hegemoni, Antonio Gramsci. To­koh sosialis Italia ini memberikan pandangannya bahwa hegemoni sebenarnya ada­lah praktik dominasi kekuatan pemerintah (state) terhadap publik (people/civic) dengan cara “halus”. Dalam praktik dominasi ini, kelas dominan tidak secara ken­tara menyusun aturan permainan, memaksa, mengajak atau mengontrol kelas terdominasi. Demikian pula kelas terdominasi yang tanpa sadar (unconciusness) dan tanpa paksa (unforceness) mengikuti permainan tadi.

Dengan demikian, mimikri alias peniruan Sudarmono pada diriku adalah bentuk ke-ada-an dari ketidaksadaran orang tuaku atas hegemoni Jawa. Di mana, ketidak­sadaran ini digerakkan oleh sistem, pengetahuan, dan simbol-simbol melalui pel­bagai media. Memang peniruan ini bukan berarti “menjiplak” diri Sudarmono lengkap dengan atribut “kekuasaan” yang dimilikinya, tetapi mimikri ini ada karena hasrat ingin “penyamakan” diri Sudarmono pada diriku, akibat mitos Jawa.

Jika demikian, bukankah “Jawa”[14] menjadi kolonialis? Dan, orang tua saya menjadi subjek yang telah “terjajah”? Saya tidak akan menjawab secara tegas akan pertanyaan tersebut, tetapi saya akan ajukan asumsi Gading Sianipar, dalam tulisannya Mendefinisikan Pascakolonialisme?[15] Begini asumsinya, kolonialisme bukan bukan hanya terjadi akibat penguasaan bangsa dari luar, bukan hanya karena operasi kerja sama kekuatan dari dalam, tapi juga karena sistem-sistem lama yang digunakan dahulu ditiru dari dalam dan digunakan sebagai versi baru, misalnya pemerintahan yang baru tetap mempergunakan sistem pemerintahan lama yang tidak membawa perubahan positif bagi rakyat secara umum.

Hibriditas sebagai Wujud Identitas Baru

Dalam wacana kolonial, hibriditas mengacu pada “suatu problema representasi dan individuasi kolonial, yang membalikkan dampak-dampak penyangkalan kolonial, sedemikian rupa sehingga pengetahuan lain yang disangkal meresap kedalam wacana dominan dan mengasingkan pijakan kewenangannya—kaidah pengaku­an­nya (Bhabha 1994:114).

Bakhtin (1981:358) mendefinisikan hibridisasi sebagai, “…paduan dari dua bahasa sosial, dalam lingkup pengucapan tunggal, suatu perjumpaan di kancah pengucapan antara dua kesadaran linguistik, yang dipisahkan satu sama lain oleh sebuah era, pembedaan sosial atau faktor faktor lainnya.[16]

Mengacu pada dua gagasan di atas, dalam diriku dapat dianggap telah terjadi hibriditas kebudayaan, di satu sisi, diri saya (my self) adalah representasi dari kebudayaan Muna, namun di sisi lain, kata Sismono, justru secara internalisasi telah menandakan diriku sebagai seorang Jawa (“the other”). Perkawinan dua “ras” tidaklah menjadikan dua budaya sebagai sesuatu yang vis a vis, walaupun ambiva­lensi tetap­lah ada. Tetapi, dua “ras” inilah yang membentuk diri Sismono sebagai iden­titas baru, yang harus dianggap saling menguntungkan (mutualisme).

Hibriditas memang mengacu pada penciptaan format-format transkultural baru di dalam zona-hubung produk kolonialisasi. Sebagaimana, lebih lanjut dikatakan Homi K. Baba, dalam The Location of Culture, 1994,[17], yang menganalisis relasi antara penjajah dan terjajah dengan menekankan pada sikap saling ketergantungan dan konstruksi yang saling mendukung dari subjektivitas mereka. Bhaba berpendapat bahwa seluruh pernyataan dan sistem kultural dikonstruksikan dalam sebuah tempat yang disebutnya “tempat pengucapan ketiga”. Identitas kultural ini selalu berada dalam wilayah kontradiksi dan ambivalen, sehingga klaim terhadap sebuah hierarki “kemurnian” budaya-budaya menjadi tidak dapat dipertahankan lagi.

Oleh karena itu, dua “identitas” dalam diriku haruslah dipandang sebagai bentuk dua kebudayaan yang saling melengkapi. Tradisi Muna, yang sangat melekat pada diriku, tidak harus menjadi sesuatu yang keramat, tetapi justru dapat “diisi” tradisi Jawa, yang kebetulan sangat melekat pada namaku, sehingga persilangan dua kebudayaan ini menjadi “dialog” yang saling menguntungkan, bahkan dapat diubah menjadi identitas baru yang hibrid—antara Muna dan Jawa.

Saya tidak dapat mengelak jika beberapa dari relasi/kerabat menganggapku sebagai seorang Jawa. Suatu hari, ketika saya akan memulai wawancara dengan Kepala Sub­ba­gian Hukum dan Tata Laksana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sujarwanti, S.IP.[18], saya dikagetkan dengan pertanyaan, “Anda Orang Jawakan? Kok dialeknya lain?” katanya sambil terheran-heran. “Memang Bu, namaku Jawa, tetapi saya berasal dari Muna, Sulawesi Tenggara dan orang tuaku keturunan Muna, tidak berdarah Jawa,” jawabku. “Ooo..begitu, kok wajah Anda juga tampak Jawa.”

Pertemuan tersebut cukup berarti bagiku. Bahkan setelah itu, secara kultural nama Sismono saya ubah menjadi Sismono La Ode. Saya mulai menyibukkan diri untuk memperkenalkan nama baru tersebut. Setiap kali mengisi absen, nama Sismono yang telah tertera, saya tambahkan kata “La Ode” di belakangnya, demikian halnya ketika saya harus memperkenalkan diri kepada siapa pun, termasuk orang-orang yang saya wawancarai, dengan nama Sismono La Ode, bukan La Ode Sismono.[19]

Pembalikkan bahasa (baca: kata) tersebut bukanlah tanpa sebab. Saya ingin mem­ben­­tuk identitas (baru) dan sedikit kontroversi bagi etnis Muna. Namun demikian, tak didepannya kata La Ode adalah juga untuk menghormati tradisi Muna, di mana seseorang yang menyandang La Ode berasal dari lingkungan para raja, ninggrat[20]. Sementara saya sendiri bukanlah berasal dari kalangan ninggrat. Ibu saya adalah seorang Wa Ode (lengkapnya: Wa Ode Samida) sedangkan Ayah saya hanyalah La (lengkapnya: La Bati). Dengan demikian, jika nama kata/sebutan “La Ode” saya tempatkan di depan, rasanya kurang cocok.

Sejak saat itulah, diriku telah menjadi Sismono La Ode. Orang-orang pun memanggil dengan nama tersebut. Bahkan, unsur pimpinan UNY dan kawan-kawan sesama aktivis lebih menyukai kata La Ode untuk menyapaku. Bagiku, Sismono La Ode, tidak hanya lebih tepat untuk mengggambarkan hibriditas sebuah kata, tetapi justru menggambarkan perbaduan ruh/nilai dari dua budaya. Sekaligus, mempengaruhi dan membentuk kesadaran baru atas diri dan lingkungan sosialku.

Kesadaran baru itulah, menurut saya sebagai sebuah identitas, sebagaimana telah ditengarai Michel Foucault, baginya keseluruhan bidang hidup manusia di mana bahasa dipakai dengan cara tertentu lewat praktik hidup, lembaga, norma, dan nilai-nilai yang berlaku inilah yang lantas disebut wacana (discourse). Dalam wacana, bahasa menjadi alat dominan sekaligus sarana pembentuk identitas[21].. Namun kesaradaran inilah tidak berarti krisis identitas. Kenapa? Karena krisis identitas lebih merujuk pada ketidaksenangan diriku dipanggil Sismono, sekaligus ketidakpercayaan atas diriku sendiri. Padahal, saya sendiri tidak merasa keberatan dipanggil Sismono dan merasa senang jika dipanggil La Ode atau sekaligus disapa Sismono La Ode.

Sekali lagi, Sismono La Ode hanyalah sebuah petanda dalam diriku, bahwa Saya bukanlah orang Jawa, tetapi orang/bangsa Muna yang (telah berpengaruh) watak Jawa. Saya anggap telah terpengaruh, bukan karena saya telah lebih dari 8 (delapan) tahun di Yogyakarta, tetapi dalam tingkah laku seharian, saya kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa, bersikap “halus”, menjunjung tinggi ketenangan sikap, menyukai kebersamaan.[22]

Jujur, saya “bangga” menyadang nama ini karena saya tidak terserabut dari akar kebudayaan yang saya miliki, Muna, walaupun tampak hibrid. Sederhananya, nama ini membawaku untuk terus merindukan tanah kelahirannku, tetapi di waktu sama pula, saya masih enggan meninggalkan tanah Jawa karena di sinilah identitas baruku terbentuk dengan segenap warna dan pengalaman yang menyelemutinya. Saya tidak menjadi sosok yang tunggal lagi.


Tabikku.


*Judul ini merupakan membahasan dari grand narasi “Sebuah Nama” yang dilihat dalam kacamata Poskolonialisme.

[1] Negeri Imajiner merujuk pada istilah komunitas imajiner Benedict R O’G Anderson, dalam Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

[2] Istilah ini dipakai Edward W. Said. Untuk lebih jauh lihat bukunya, Orientalism:Western Representations of the Orient, London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

[3] Claudes Levi-Strauss, dalam Mitos, Dukun, dan Sihir, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hal. 149-150

[4] Barthes dan Imperium Tanda, Yogyakarta: Jendela, 2003, hal. 8-9

[5] Istilah hegemoni berasal dari kata Yunani yaitu hegeisthai (to lead atau shidouken). Kata ini banyak dipakai oleh para ahli sosiologi untuk menggambarkan suatu usaha mempertahankan kekuasaan. Artinya, bagaimana kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok berkuasa. Tokoh hegemoni yang terkenal adalah Antonio Gramsci (1891-1937). Analisis hegemoninya merupakan usaha improvisasi terhadap konsep determinasi ekonomi dan kritik terhadap kaum kapitalis. Meskipun analisis hegemoni Gramsci berkisar pada kekuasaan ekonomi, namun konsep hegemoni dapat diperluas ke wilayah sosial dan regional (lihat: Nancy Bonvillain (1993) via Soepardjo dalam Hegemoni Budaya Lewat Bahasa.

[6] Lihat Djodjok Soepardjo, dalam esainya bertajuk Hegemoni Budaya Lewat Bahasa.

[7] Lihat Homi K. Bhaba, dalam The Location of Culture , London & New York: Routledge, 1994, halaman 85-92.

[8] Lihat Tempo, 07/XXII, 16 April 1992, bertajuk Hubungan Indonesia-Belanda

[9] Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (terj: Winarsih P Arifin, Rahayu S Hidayat, dan Nini H Yusuf), (cet. 3), Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.

[10] Lihat Takashi Shiraishi menunjukkan bahwa masa antara 1912-1926 merupakan salah satu episode paling bergolak dalam upaya menemukan identitas keIndonesiaan bagi masyarakat Hindia Belanda, suatu masa Kebangkitan Nasional. Lebih jauh baca Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (terj: Hilmar Farid), (cet. 2), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.

[11] Yahya Muhaimin termasuk di antara pemikir yang meyakini argumentasi ini. Baginya, pengaruh keJawaan disebabkan oleh jumlah orang Jawa yang cenderung selalu mendominasi kehidupan politik dan juga keberadaan pusat pemerintahan yang kebetulan di Jawa. Periksa Yahya Muhaimin, Persoalan Budaya Politik Indonesia dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, halaman 54.

[12] Identifikasi wilayah antara Jawa dan luar Jawa di sini tidak dimaksudkan untuk mempertegas dominasi satu wilayah atas yang lain, melainkan lebih untuk tujuan praktis dalam hal pembedaan yang umum digunakan. Mengenai sejarah tersebut baca M C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (terj: Satrio Wahono, dkk.), Jakarta: Serambi, 2005.

[13] Pemisalan Jakarta bukan berarti mereduksi konsep Jawa, tetapi lebih pada pencitraan selama ini. Bagi saya dan sebagian orang-orang yang besar di luar Jawa, sejak kecil menganggap Jawa itu adalah identik dengan Jakarta.

[14] Jawa yang dimaksud di sini bukanlah Jawa dalam bentuk peradabannya, tetapi pada nilai yang dikonstruksi oleh kekuatan tertentu, terutama pemerintahan Orde baru. Untuk lebih memahami definisi Jawa yang dimaksud penulis, silakan lihat halaman 1-2 pada tulisan ini.

[15] Lihat Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (editor) dalam Hermeneutika Pascakolonial—Soal Identitas—(Yogyakarta: Kanisius, 2004) halaman 11.

[16] Bakhtin, M.M.. The Dialogic Imagination. Texas: University of Texas Press, 1981 via Merlyna Lim, dalam esainya Hidbriditas dalam Arsitektur Kolonial.

[17] Lihat Leela Gandhi, dalam Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, Yogyakarta: Qalam, 2006, halaman viii.

[18] Wawancara ini berlangsung sekitar tahun 2002. Waktu itu, saya baru menyandang wartawan pemula Lembaga Pers Mahasiswa EKSPRESI UNY dan baru menginjak semester 3.

[19] Dalam tradisi Muna, kata La Ode biasanya ditempatkan di depan nama seseorang, misalnya La Ode Dhamani, La Ode Ntopo, La Ode Ida.

[20] La Ode merupakan “gelar sosial” atau marga bagi kelompok sosial di etnis Muna, di mana mereka berasal dari lingkungan kerajaan. Kalau di Jawa sama halnya dengan gelar Sultan. Gelar La Ode, biasanya dapat dipertahankan, jika anak tersebut lahir dari ayah keturunan La Ode dan Ibu keturunan Wa Ode. Jika salah satu dari kedua berbeda marga, maka anak yang dilahirkannya tidak boleh memakai nama La Ode atau Wa Ode untuk perempuan.

[21] Untuk lebih jauh lihat George Ritzer, Teori-teori Posmodernisme (terjemahan), Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

[22] Mengenai sikap-sikap orang Jawa, lebih lanjut baca tulisan Yahya Muhaimin mengenai Persoalan Budaya Politik Indonesia.

12 Desember 2008 Posted by | media and culture studies | 11 Komentar

GENERASI 21

THE NET GENERATION telah datang! Demikian Don Tapscott mengawali bukunya, Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. Rupaniefrustration1ya revolusi komunikasi dan informasi telah membentuk generasi baru lengkap dengan dunianya. Suatu fenomena yang sukar dibayangkan dan disaksikan sebelumnya. Anak-anak zaman kini telah berubah. Mereka telah menjadi bagian dari informasi karena mereka tumbuh dan berkembang dalam lingkungan media, terutama digital. Kemajuan teknologi informasi inilah yang ditengarai Tapscott melahirkan media-literate kids—anak-anak yang melek media.

Media digital (baca: internet) memang merupakan ruang digital (digital space) baru yang menciptakan ruang kultural (culture space) baru bagi generasi abad ke-21, selanjutnya penulis singkat dengan istilah generasi 21. Di Indonesia, generasi 21 ini telah muncul di mana-mana seiring kuatnya arus informasi. Mereka hadir dengan atribut masing-masing. Ada yang hadir sebagai generasi telenovela, generasi sinetron, generasi musik (MTV) , generasi pesolek, generasi gamer, generasi HP, dan seba­gainya. Mereka pun berupaya menunjukkan identitasnya sebagai arena perta­rungan ideologi tanpa batas dan henti. Itu mungkin tidak disadari, tetapi dengan gaya hidup yang melekat pada tubuh dan pikirannya, kita dapat melihat mereka pada kategori apa.

Sebagai ilustrasi, produk handphone (HP) yang pada awalnya adalah terobosan dalam mobilitas alat telekomunikasi, kini tidak lagi difungsikan sebagaimana fungsi awalnya. Masyarakat kita, apalagi generasi 21, merasa memiliki HP, jika HP tersebut memiliki desain dengan tampilan “terbaru” sesuai dengan karakter psikologi mereka, yang rata-rata dipengaruhi hasrat iklan. Ia harus memiliki berbagai fitur, seperti game, notepad, akses internet, kamera, video, audio, diary, dan seterusnya, yang semua itu dapat memuaskan imaji konsumen. Selain itu, citra merek yang tetap terus dibangun oleh produsen dan pemasarnya agar dapat memberikan simbol kebanggaan semu bagi generasi 21.

Lantas bagimana dengan penggunaan internet dalam pelbagai medium? Tentunya, dalam beberapa hal memunyai kesamaan dengan motif penggunaan HP, terutama pada efektifitas penggunaannya. Generasi 21 menggunakan internet melulu pada seks dan kekerasan, bukan pada kecenderungan pencarian data informasi yang lebih edukatif. Kita pasti tidak melupakan pelbagai pemberitaan media massa mengenai maraknya tingkat kebolosan anak-anak sekolah di beberapa kota besar. Setelah diselediki, ternyata umumnya mereka berada di warung-warung internet dan kebanyakan dari mereka mengakses fitur-fitur seks, kekerasan, dan game. Dalam wawancaranya dengan wartawawan BBC siaran Indonesia, Nuraki Aziz, mantan Menkominfo RI, Sofyan Djalil mengatakan bahwa saat ini pornografi sangat banyak di internet dan kerap kali anak-anak menjadi sasarannya.

John Naisbitt dalam bukunya High Tech High Touch: Technology and Our Searching of Meaning, generasi muda ini tengah terjebak dalam “zona-zona mabuk teknologi” (Technologically Intoxicated Zones). Mereka ini menjadi yang mengkonsumsi media terutama televisi dan internet yang kandungan utamanya seks dan kekerasan. Mereka ini mulai tercerabut dari nilai-nilai masa lalu dan menjadi generasi yang panik. Mereka menjadikan simbol-simbol dan nilai-nilai dari kebudayaan pop, sebagai rujukan, sambil mencampakkan nilai-nilai tradisional dan agama yang dijunjung tinggi orang tua dan generasi-genarasi sebelumnya.

Selain itu, kajian kritis juga datang dari Peter F. Drucker, seorang pakar manajemen dan profesor ilmu sosial di Claremont Graduate School. Di dalam artikelnya bertajuk Beyong the Information Revolution, Drucker mengulas secara kritis dan cermat perkembangan radikal dalam dunia internet yang telah menstranformasikan dunia cyberspace untuk tujuan-tujuan bisnis dan komersial, yang kemudian akrab disebut e-commerce. Menurutnya, e-commerce secara luar biasa telah mengubah struktur ekonomi, pasar, dan industri; produk dan jasa serta alirannya; segmentasi konsumen; nilai-nilai konsumen; prilaku konsumen; pasar; dan buruh. Tetapi, dampak yang lebih luar biasa lagi adalah terhadap masyarakat dan politik, di atas semua itu, terhadap cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan dunia ini.

Berdasarkan data internetworldstats, pada 2008, penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 25 juta pengguna, dengan tingkat pertumbuhan selama delapan tahun mencapai 1. 150 persen. Pada tahun 2000, pengguna internet hanya mencapai 2 juta. Kondisi ini jauh berbeda dengan Cina. Sebagai negara paling tinggi tingkat pengguna internet di Asia, pada tahun 2000 tingkat pengguna sudah mencapai 22,5 juta dan tahun 2008 meningkat tajam menjadi 253 juta pengguna, dengan tingkat pertumbuhan selama delapan tahun hanya mencapai 1. 024 juta, masih di bawah Indonesia.

Selama delapan tahun itu, masyarakat Indonesia, terutama generasi 21 sedikit banyaknya berubah. Mereka tidak lagi digerakkan oleh nilai-nilai mapan tradisional (ataupun agama), tetapi justru digerakkan oleh dunia yang datar, televisi dan internet. Wacana yang dibangun pun dalam mengkomunikasikan sesuatu, berkutut mengenai hal di atas. Akibatnya, sebagian dari mereka terkadang asosial dan bahkan sulit berkomunikasi dengan keluarganya sekalipun, hanya karena berbedaan gaya hidup. Orangtua mereka hidup di masa yang jauh dari dunia yang datar, sementara mereka hidup di alam virtual dan cyber.

Penulis tidak menyangkal kalau internet punya banyak manfaat. Baik dari sisi pengguna maupun industri kreatif. Untuk pengguna, internet sangat membantu dalam pencarian informasi apapun tanpa mengenal ruang dan waktu. Pengguna hanya menekan “sesuatu yang diinginkan” pada MR. Google, informasi tersebut muncul seketika; sangat praktis dan efisien. Kita pun sering mendengar dan membaca bahwa kebanyak para “pemenang olimpiade sains” adalah pelajar yang juga senang mengutak-atik internet dan game, Selain itu, dunia internet mampu menciptakan inovasi baru dalam industri pemasaran, melalui inovasi periklanan, distribusi, dan pemasaran lainnya. Bahkan, tingginya penggunaan internet secara tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja baru. Di bidang industri kreatif saja, selama periode 2002-2006, telah menyerap sekitar 5,4 juta pekerja dan menyumbang Rp 81,5 triliun atau 9,13 persen terhadap total ekspor nasional (Kompas, 5/12/2008). Artinya, jika industri ini dilirik oleh pemerintah, maka beban pemerintah untuk mengurai pengangguran dapat diatasi dengan baik.

Hanya saja, ketidaksiapan pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam menyikapi perkem­bang­an dunia internet menimbulkan efek yang kurang menyenangkan dalam pengguna­annya. Sebagian besar dari generasi 21 terbuai dan mabuk dalam zona-zona internet. Mere­ka sukar mengingat waktu jika telah bersentuhan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan internet. Perilaku lupa makan, beribadah, menyatu dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan teman-teman menjadi gaya hidup dari mereka. Mereka asyik dengan citra diri sendiri; generasi 21. Akibatnya, citra (baca: gaya hidup) menjadi sesuatu yang utama ketimbang nilai. Mereka pun cenderung terpengaruh kebudayaan pop yang kian hegemonik, massif, dan sporadis, yang mampu menggilas tataran nilai, moralitas, dan etika.

Fenomena ini jauh berbeda dengan negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Keempat negara ini merupakan negara yang besar dengan tingkat penggunaan internet terbilang tinggi. Akan tetapi, untuk meminimalisir efek negatif dari penggunaan internet, pemerintah membuat regulasi yang jelas. Di Cina lewat 14 peraturan pemerintah daerah secara tegas melarang perjudian lewat internet, sementara di Korea Selatan, penggunaan game yang dimainkan lewat salah satu fitur internet, telah diatur sedemikian rupa. Di sana, menjamurnya penggunaan fasilitas game dan internet, diikuti dengan menjamurnya fasilitas bimbingan dan konseling bagi anak-anak yang habis bermain game (internet). Sehingga, setiap arena game dipastikan ada tempat bimbingan dan konseling yang mampu mengkomunikasikan efek-efek sosial bagi si anak.

Jika demikian yang terjadi, kita mungkin dapat menyebut generasi 21 di bumi pertiwi ini adalah generasi yang belum semuanya (sebagian dari mereka) sadar akan posisi mereka. Mereka hanya berbuai dan bangga dengan godaan zona-zona yang memabukkan, tanpa harus berpikir dampak negatif yang ditimbulkan. Yang jelas, sebagian dari mereka bangga mengatakan Saya Berinternet, maka Saya Ada!

7 Desember 2008 Posted by | universal | 1 Komentar

Politikus Luna Maya

luna maya

Sebelumnya, penulis minta maaf sama kekasihku, Si Luna Maya. Karena, tanpa sepengetahuannya tulisan ini kubuat. Sebenarnya dia sih nggak akan marah, soalnya kata “selebriti” saya ganti menjadi “politikus”. Sesuatu yang lebih keren, lebih suprise, dan lebih bermutu. Bukan begitu kekasihku…?

Namun, zaman pemilu 2009 ini, saya dibuat aneh. Para politik kini berlomba-lomba menjadi engkau kekasihku. Tiap hari wajah mereka muncul di layar kaca. Menjual ‘dagangan’ sana-sini; memoles wajah mereka dengan pelbagai slogan, yang semuanya bermuara pada kepentingan rakyat. Di layar kaca yang ajaib itu pula, kita melihat mereka begitu dekat dengan rakyat jelata, pedagang asongan, petani, nelayan, anak-anak sekolah, orang-orang tua, bahkan kaum muda sekalian. Semua subjek/objek ini menyatu dalam “aura” sang politikus tersebut. Aura yang dibuat-buat bahkan cenderung memaksa. Mereka otoriter, sayang! Bayangkan, ketika saya lagi asyik-asyiknya menonton program yang dibintangimu, tiba-tiba mereka, secara berulang-ulang, muncul mengusik ketenangan untuk terus memandangmu. Anehnya, mereka tak bosan-bosannya menawarkan dirinya untuk menggantikanmu, dengan stile yang tak ada perubahan.

Sampai-sampai tetangga kamarku, dulunya seorang aktivis, langsung terpikat dengan pesona Gerindra. Beda lagi, dengan tetangga kamar yang lain. Dia bilang kagum dengan pemilik “Hidup adalah Perbuatan”. Demikian pula, tetangga kamar yang lainnya, dia menyukai Sang Hati Nurani Rakyat. Dan seterusnya… Memang, tiap-tiap tetangga kamarku punnya memori terhadap tokoh politik yang berbeda. Saya terdiam dan bertanya-tanya dalam diri!

Tanpa sabar, saya pun bertanya kepada mereka, “Kok, Anda bisa menyukainya, “Pokoknya Prabowo yang bisa atasi Negara,” demikian jawabnya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain, mereka dengan argumennya mengatakan, “Pokoknya Wiranto dapat membuat Negara Kuat” dan “Memang hidup itu adalah perbuatan, dan seterusnya. Wah saja jadi heran, mengapa mereka begitu tergoda-goda dan meyakini opini iklan tersebut. Saya hanya bertanya, “Atas dasar apa asumsi itu dibangun.” Apakah mereka sadar atau tidak? Atau jangan-jangan kesadaran mereka telah diubah dengan ideologi di balik iklan itu? Dan, bagaimana jika suatu saat mereka kehabisan uang, lantas tidak hadir di media lagi? Bukankah make up yang dipakainya telah luntur?

Selain mereka telah tersihir kekuatan media, bisa jadi mereka seperti kata Elisabeth Noelle-Newman mengenai public opinion and the spiral of silence (opini publik dan gelombang kebisuan), mereka merupakan orang-orang yang secara alamiah mengalami ketakutan terkucil, dimana dalam mengungkapan opini publik mereka berusaha menyatu dengan arus utama. Mereka ketakutan jika berdiri pada posisi yang berlainan. Dengan simbol-simbol yang ditampakkan di TV, seolah-olah representasi sosok tersebut adalah kebenaran sejati, yang tak terbantahkan. Ya’ mirip dengan Dewa penyelamat. Mereka pun dengan patuhnya, menganggap sekaligus melegitimasi segala bentuk pencitraan yang dikonstruksi dan tidak mau memosisikan diri sebagai oposisi binner. Sebuah kekerasan simbolik pun terjadi tanpa pemberontakan dan mereka hanya membisu akibat derasnya gelombang opini publik tersebut.

Saya makin takut, sayangku, mereka telah menjadi Anda. Bedanya sedikit, Anda lebih tampak menjual produk barang, sedang mereka lebih menjual diri mereka sendiri ketimbang produk ide. Lantas, membungkus diri mereka sendiri dengan sesuatu yang luar biasa, walaupun irasional dan hiperealis—suatu dunia di mana image atau mimpi-mimpi telah menjadi penting dan utama ketimbang kenyataan. Harapannya, apalagi kalau bukan mengejar popularitas demi mendulang suara di pemilu 2009. Jadi, kata-kata dan perbuatan yang ditancapkan dalam kepala setiap penonton adalah kebohongan belaka. Karena itu lahir hanya untuk menyambut pesta rakyat.

Sungguh aneh politikus saat ini. Mereka rela menghabis-habiskan uang ratusan milyar untuk menjual diri di pelbagai media, sebut saja TV, internet, media massa, baliho, billboard, spanduk, kaos, topi, dan sebagainya. Kalau menurut informasi dari Kompas, maaf saya lupa edisinya, mereka rata-rata telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 300 milyar, terutama iklan Si Hidup adalah Perbuatan dan Gerindra. Angka yang begitu fantastik jika langsung diberikan rakyat yang membutuhkan atau membantu anak-anak putus sekolah.

Tetapi, saya tidak dapat menggugat, apalagi meminta mereka untuk lebih sosial. Karena, saya tahu mereka adalah orang-orang cerdas yang punya modal ekonomi; modal kultural dan politik; dan modal pendidikan. Mereka pun tahu kalau zaman telah berubah menjadi zaman yang penuh ilusi dan manipulasi visual. Masyarakat dianggapnya telah terlalu percaya dengan efek media. Padahal, ada sebagian masyarakat yang muak dengan mereka, termasuk kekasihmu ini, yang tidak mungkin terpengaruh dengan janji-janji kebohongan itu. Saya “hanya percaya” dengan engkau kekasihku.

Mereka kurang sadar dengan itu sayangku. Mereka masih bersikukuh bahwa saat ini adalah zamanmu kekasihku. Mereka ingin menjadi Kamu—memikat para penggemar kota ajaib dan realitas visual lainnya. Menebar pesona sana-sini hingga pacarmu ini CEMBURU !

 Tabikku,

 

9 November 2008 Posted by | universal | 3 Komentar

“Suami-suami Takut Istri”: Perempuan Tetap Saja Nomor Dua

SINETRON KOMEDI (sitkom) Suami-suami Takut Istri”, adalah sitkom yang ditayangkan di Trans TV setiap Senin hingga Jumat pukul 18.00 WIB sejak 15 Oktober 2007. Sitkom ini digarap oleh rumah produksi Multivision Plus di bawah arahan sutradara Sofyan De Surza dan produser pelaksana Anjasmara. Serial yang mengisahkan kehidupan sehari-hari disebuah kompleks perumahan ini diperankan oleh Otis Pamutih sebagai Sarmili (Pak RT), Aty Fathiyah sebagai Sarmila (Bu RT), Marissa sebagai Sarmilila (anak Pak RT), Irfan Penyok sebagai Karyo, Putty Noor sebagai Sheila (istri Karyo), Yanda Djaitov sebagai Tigor, Asri Pramawati sebagai Welas (istri Tigor), Ramdan Setia sebagai Faisal, Melvy Noviza sebagai Deswita (istri Faisal), Epy Kusnandar sebagai Mang Dadang (Satpam Perumahan I), Desi Novitasari sebagai Pretty, Ady Irwandi sebagai Garry, dan Ki Daus sebagai dirinya sendiri (Satpam Perumahan II).

 Apa persepsi awal ketika menonton sitkom ini? Sudah tentu berkisar mengenai kasus pelecehan suami yang dilakukan para istri. Tayangan yang telah memasuki episode ke-150 (terhitung pada 18 Oktober 2008) ini terang-terangan memvisualisasikan adegan kekerasan dalam rumah tangga dalam pelbagai bentuk. Sebut saja, kekerasan dalam bentuk teror mental, seperti memaki dan menghina dan kekerasan dalam bentuk fisik, seperti mencubit dan memukul sang suami. Para suami dengan seenaknya dipanggil, diperintah, bahkan disiksa sang istri tanpa melihat situasi dan kondisi di sekitarnya. Ya’ para istri dengan bebasnya menunjukkan “kekuatannya”, walaupun di kiri-kanan, depan-belakang, ada orang lain. Mereka tak peduli! Dan anehnya, sang suami-suami, yang dengan fisik yang kuat pun takluk seketika. Bahkan, tokoh Carla, anak dari Karyo sangat berani mencubit dan menghina Ayahnya sendiri.

 Jika demikian, sitkom ini dapat merepresentasikan bahwa laki-laki juga dapat ditindas oleh perempuan. Perempuan tidak lagi menjadi the second sex, tetapi berubah menjadi subjek yang menindas laki-laki, sebagai representasi ideologi partriarki. Ideologi Patriarki merupakan paham yang meredusir stereotip laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pertentangan sifat, alam (nature), hakikat, kodrat, citra, dan makna yang polaristik, yang di dalamnya laki-laki menempati posisi yang dominan, positif, meng­untungkan dan perempuan dalam posisi subordinat, negatif dan merugikan. Pola­risasi tersebut kemu­dian dipandang sebagai sesuatu yang alamiah atau common-sense, bukan ideologis (lihat Yasraf A. Piliang dalam Gender Horrographi”: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Pers). Lantas, benarkan persepsi bahwa ideologi partriaki telah “terkalah­kan” dalam sitkom yang diproduseri Sofyan De Surza tersebut?

 Sepintas iya. Namun, cobalah kita melihat sisi lainnya. Sejauhmana peran para istri di sana? Mengenai apa narasi teks (dialog) apa yang dibangun? Dan amati dengan jelas, jika posisi para istri cenderung di wilayah domestik. Nah, ketika Anda telah mengamati, saya yakin Anda mungkin membenarkan asumsi saya. Begini asumsi saya: Ketaklukan sang suami, ternyata masih saja ambivalen. Paradoks. Memang sang suami takut, tetapi ketakutan mereka masihlah sebatas normatif, dan itu sudah biasa terjadi di wilayah dominasi patriarki. Bukanlah hal yang biasa, ketika sang istri marah jika suaminya berselingkuh atau menggoda wanita lain. Pun halnya dalam sitkom ini, para istri marah sekali jika suami-suami mereka akan berencana atau sedang menggoda Prety, tokoh wanita idaman di komedi suami-suami takut istri. Hanya saja di sitkom ini, cara meng­ekspresi­kan kemarahan sang istri sangat berlebihan.

 Inilah, yang menurut saya menipu penonton. Seolah-olah kevulgaran tersebut menan­dakan penaklukan sang suami. Tetapi justru, menunjukkan bahwa perempuan cen­derung sentimentil, emosional, layaknya distreotipkan dalam diskursus gender selama ini, terutama dalam media massa. Gender, menurut Caplan (1987) dalam The Cultural Construction of Sexuality merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain biologis, di mana sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Dalam konstruksi ini perempuan cenderung identikan dengan sifat lemah lembut, emosional, pasif, bekerja di wilayah domestik, menjaga anak, dan sebagainya, sedangkan laki-laki identikan sebagai seorang yang kuat, rasional, kuat, bekerja di wilayah publik, dan sebagainya.

 Mengenai wilayah kerja tersebut, sitkom ini tetap saja memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang senang belanja dan membicarakan orang lain, sementara tokoh-tokoh laki-laki, seperti Sarmili (sebagai Pak RT), Karyo (sebagai pekerja kantoran), Mas Dadang dan Kidaus (sebagai Satpam), Udah Faisal (sebagai penulis) tetap dicirikan seba­gai subjek yang bekerja di publik, sebagaimana pekerjaan yang mereka lakoni. Bah­kan, jika wilayah domestik para istri-istri tersebut diganggu atau bahkan dirampas sang suami, mereka begitu marah! Sampai-sampai sang suami disiksa. Berbeda halnya de­ngan para suami, yang tetap enjoy dengan kapasitas mereka sendiri, terlebih-lebih ketika mereka mem­bincangkan sosok Prety dengan imajinasi yang aduhai liarnya.

 Oleh karena itu, kasus-kasus kecil tersebut di atas, bagi penulis tetap merepresentasikan bahwa laki-laki masihlah seperti realitas kehidupan sesungguhnya. Ia tetap mimikri dari dominasi ideologi patriarki. Bahkan, keberadaan Prety, merepresentasikan bahwa pe­rem­puan amat melekat dengan citra “mempertontonkan” tubuh, senang digoda, terpe­ngaruh dengan konsumsi pelbagai produk-produk kecantikan ala iklan, atau dengan kata lain perempuan adalah pelampiasan hasrat kelaki-lakian. Anda boleh saja tidak sepakat. Tetapi demikianlah realitas yang saya baca. Karena dengan alasan apapun, industri media (TV) amat jarang melakukan dekonstruksi makna realitas yang telah dominan. Ter­lebih, kajian-kajian mutakhir tentang media membuktikan (periksa Pungente, 1993: 9-10 via Kris Budiman, dalam Feminis Laki-laki dan Wacana Gender, 2000) bahwa keba­nyakan media (massa) berfokus pada perempuan dan/atau feminis. Hal ini, agak­nya, tidak dapat dilepaskan dari persepsi umum bahwa perempuan merupakan makhluk yang “bermasalah” dari pada laki-laki.

 Jika demikian yang terjadi, maka sitkom “Suami-suami Takut Istri” sama saja telah “me­ne­lanjangi” perempuan sebagai the second sex, sekaligus subjek/objek yang bisa dima­nipulasi oleh kesadaran palsu yang dibekengi iklan dan industri TV, demi mem­produksi kapital sebanyak-banyaknya. Bahkan, perempuan pun tidak lain dari objek ke­kua­saan Mang Dadang. Bukankah demikian?

 

Tabikku.

27 Oktober 2008 Posted by | media and culture studies | 2 Komentar

sebuah nama

laodeze

laodeze

Namaku Sismono La Ode. Lahir dari sebuah pulau kecil di Utara Celebes island: Muna. Sejak kecil, orang-orang memanggil dengan pelbagai nama. Bisa dikatakan, di tiap lorong (camp) saya punya nama sendiri. Kadang dipanggil Sudarmono, Mones (ketika berumur 2-4 tahun), moncos (ketika beranjak masa kanak-kanakku), mono, sasmono, Sismono, la ode, dan masih banyak lagi sederet nama. Yang pasti, nama Sudarmono muncul kali pertama ketika Mantan Ketua Golkar/Mantan Wakil Presiden Sudarmono datang ke tanah kelahiranku. Hanya saja, sejak sekolah di Taman Kanak-kanak, namaku berubah menjadi Sismono, namun di tiap harinya sang guru memanggilku Sasmono. Hingga suatu hari, ketika pengumuman kelulusan, saya berkata dengan kepala TK, “Namuku sismono bukan Sasmono!” Sejak itulah namaku menjadi SISMONO dan nama ini berlanjut hingga kini. Saat bangku Kuliah, nama Sismono seolah-olah “mengusir” identitasku. Dalam benakku, “Saya terlahir dari keturunan bangsa Muna, kenapa harus kejawa-jawaan?”. Entah kenapa pikiran itu terkadang mengganggu aktivitas hidupku. Saya tahu, nama Sismono sebenarnya bukan sekadar mengikuti nama seorang Sudarmono. Dalam benak orangtuaku, nama yang cenderung Jawa penandakan agar kelak saya bisa menjadi orang seperti Sudarmono. Sosok Jawa yang sukses. Mungkin pikiran ini kurang bijak, bahkan sedikit “primodialisme”. Namun itulah cara berpikir orangtuaku yang tidak dibesarkan dari latar belakang pendidikan yang memadai, seperti saya dan saudara-saudaraku. Walau demikian saya apresiasi atas “doa” orangtuaku untuk memberi nama Sismono.

Di saat memasuki bangku kuliah, saya seolah-olah sedang mencari identitas. Nama sismono pun bertambah kata La Ode. Menjadi Sismono La Ode. Sederhana saja, Saya berharap La Ode adalah sebuah identitas budaya, tempat saya lahir dan dibesarkan. Selama delapan tahun, nama la ode begitu akrab dalam diriku. Saya senang. Setidaknya, saya telah lahir kembali. Seorang Celebes berbaur Jawanis!

Tabikku,

Sismono La Ode

9 September 2008 Posted by | universal | Tinggalkan komentar