S i s m o n o L a O d e

tiap kata akan terus mengalir

Citra dan Fantasi Kemiskinan dalam Iklan Politik Wiranto

oke1

MENJELANG PEMILU 2009, bangsa ini dipenuhi para pemain sulap. Mereka, para tokoh partai politik, berhasil membuat anak bangsa bedecak kagum. Tanpa merasa bersalah, mereka mengubah dirinya menjadi penyulap tersohor, David Copperfield, lantas meyulap bahkan menyihir jutaan anak bangsa lewat media elektronik maupun cetak. Di medium ini, citra tokoh dan partai politiknya berubah total—180 derajad—dari kenyataan sehari-hari. Citra politik tersebut dalam beberapa hal mirip dengan iklan layanan masyarakat. Padahal, jelas-jelas iklan tersebut bukanlah iklan layanan masyarakat tetapi iklan layanan politik.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau biasa disebut Public Service Announcement (PSA) merupakan kegiatan komunikasi pemasaran gagasan atau nilai sosial (social marketing). Pemasaran sosial biasanya dijalankan dalam dua (2) cara, yaitu dengan intensitas tinggi (high intensity) melalui pendekatan kontak personal, dan intensitas rendah (low intensity) melalui pendekatan komunikasi massa. Hanya saja, ILM melalui media massa menjelang pemilu 2009, yang dilakukan para elit kerap terjerumus dalam propaganda yang bersifat searah (linear) dan dari atas (top down) sebagaimana sering dialami oleh iklan politik[1].

Tengoklah iklan Jenderal (Purn.) Wiranto di pelbagai media massa dengan tema utama kemiskinan. Pada iklan politik, mirip dengan ILM, yang dirilis pada Desember 2007 ini, Wiranto menyebut angka kemiskinan di Indonesia mencapai 49 persen. Data yang didasarkan pada informasi Bank Dunia tahun 2006 ini jauh berbeda dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, pada tahun yang sama, angka kemiskinan di Indonesia hanya mencapai 16,58 persen. Jadi, selisih data yang dipakai Wiranto dan BPS sekitar 32, 42 persen.

Saat ini, berdasarkan rilis BPS pada 1 Juli 2008, angka kemiskinan Indonesia perMaret 2008 mengalami penurunan sebesar 2, 21 juta orang jika diperbandingkan dengan kondisi pada Maret 2007. Pada Maret 2008, menurut BPS, jumlah orang miskin sebanyak 34, 96 juta (15, 42 persen) orang, sedangkan pada Maret 2007, jumlah orang miskin mencapai 37, 17 juta orang (16, 58 persen).

Pada selisih data kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia di atas, kita melihat bahwa selisih tersebut amatlah besar—baik dipandang dari sudut statistik maupun politik. Dengan bermain-main angka ini, Wiranto seolah-seolah ingin menunjukkan pada publik bahwa janji-jani SBY-JK selama ini bohong belaka. Angka kemiskinan 49 persen bisa menjadi bukti betapa pemerintah yang berkuasa dan dicitrakan mampu mengatasi persoalan bangsa, tak mampu mengatasi soal kemiskinan yang akut.

Tentunya, iklan politik ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan politisi partai politik, tidak terkecuali SBY. Dalam sebuah kesempatan SBY menyebut iklan politik Sang Jenderal itu adalah bentuk provokasi rakyat dengan data yang tak berbasis realita. Seharusnya, menurut banyak kalangan, data kemiskinan di Indonesia di dasari oleh BPS, sebagai badan resmi pemerintah, bukan berdasarkan data-data yang dikeluarkan Bank Dunia.

Apa yang dikatakan SBY mungkin ada benarnya. Bahwa, dengan berpedoman pada data-data Bank Dunia, seolah-olah perekonomian bangsa ini semakin akut dan iklan itu agak berlebihan. Angka 49 persen, sebagai parameter yang dipakai Bank Dunia, sesungguhnya lahir setelah Bank Dunia menghitung jumlah penduduk Indonesia, yang memiliki pendapatan di bawah 2 US Dollar per hari. Standar 2 US Dollar perhari merupakan standar internasional dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu negara. Sejumlah pakar menilai bahwa pengukuran angka kemiskinan tidak bisa menggunakan kaca mata internasional karena kondisi masing-masing negara amatlah berbeda. Oleh karena itu, angka 49 persen “ala Wiranto” yang seolah-olah hendak merepresentasikan bangsa ini akan masuk di jurang kehancuran adalah kebohongan belaka, yang hanya ingin membodohi dan merebut hati rakyat dengan cara-cara “manipulatif”. Akan tetapi kemarahan yang berlebihan saat menanggapi iklan tersebut, juga kurang arif, karena iklan, terutama iklan politik, adalah alat untuk menjual diri dan pasti dibuat berlebihan, sehingga dunia yang hiperrealis ini mampu menyedot perhatian massa pemilih 2009.

Senyatanya, pemerintah atau masyarakat sudah mengetahui bahwa iklan adalah bentuk-bentuk provokatif yang melampaui kesadaran rasionalitas manusia. Kritikus media terkemuka, Marshall McLuhan, menyebut iklan sebagai karya seni terbesar abad ke-20. Iklan sering dianggap sebagai penentu kecenderungan, trend, mode, bahkan dianggap sebagai pembentuk kesadaran manusia modern. Kritikus periklanan, Sut Jhally, menunjukkan bagaimanan citraan periklanan komersial telah menyebar ke wilayah-wilayah budaya populer lainnya dan dia membahas dampaknya bagi pembentukan identitas individual dan sosial. Sistem citra visual dan budaya berbasis citra yang melekat dalam perembesan iklan juga dianggap telah mengkoloni wilayah kehidupan yang sebelumnya lebih banyak didefinisikan (meski tidak selalu) lewat pengalaman dan persepsi auditori[2].

Dalam iklan separuh halaman di harian Kompas edisi 2 April 2008 pun, Wiranto seolah-olah ingin mengatakan bahwa dari tahun ke tahun perjalanan perekonomian bangsa tanpa berarti—tidak ada perbaikan yang signifikan. Dia juga sempat menuliskan secara dramatis bahwa ada Ibu Hamil dan balitanya mati kelaparan di Makassar. Sedangkan faktanya, menurut Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, bahwa korban meninggal bukan karena kelaparan, melainkan karena diare akut. Ketika korban hendak dibawa ke rumah sakit, Basse, sang korban, menolak. “Padahal, program pemerintah sudah membebaskan biaya atau gratis untuk pelayanan kesehatan, “ kata Wali Kota (dikutip dari Sambung Hati 9949).

Memang harus diakui bahwa apa yang diucapkan sang Wali Kota belum tentu didasari fakta, sebelum kita mengecek di lapangan mengenai tingkat kebenaran fakta tersebut, bahkan bisa diangggap sebagai bentuk apologi seorang penguasa. Tetapi, pernyataan bantahan Wali Kota ini hingga saat ini terus diamini, bahkan pihak tim sukses Wiranto sekalipun belum mengklarifikasi “serangan balik” seorang Ilham Arief Sirajuddin. Oleh karena itu, “kemarahan” sang Wali Kota, setidaknya menurut penulis, adalah bentuk koreksi dari upaya “manipulasi” iklan politik Wiranto. Terlebih jika melihat kredibilitas sang Wali Kota, sebagai salah satu tokoh 2008, pilihan majalah Tempo edisi akhir tahun 2008[3], rasanya tidak mungkin dia “menyerang” sang Jenderal hanya karena apologi belaka.

Lagi-lagi dari iklan tersebut, Sang Jenderal mendapat sorotan tajam, bukan hanya dari para politikus, tetapi pelbagai kalangan karena dia dituduh memanipulasi data sekadar kepen­ting­an politik praktis. Ada juga beranggapan bahwa sebelum menjadi RI 1 saja, ia telah berani membohongi publik dan memanipulasi data-data penting, bagaimana jika telah menjadi RI 1? Sukar untuk dibayangkan, layaknya kita membayangkan kebenaran empirik, saat Sang Jenderal memakan nasi aking bersama warga Serang, Banten lewat iklannya di pelbagai media elektronik. Dalam sorotan iklan tersebut Wiranto, seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai (pemimpin) rakyat yang empati terhadap kesulitan hidup rakyat Indonesia, yang direpresentasikan melalui warga Serang. Sekaligus, menggambarkan betapa Wiranto mau berbagai kesedihan terhadap rakyat yang melarat.

Dalam fakta empiris, citra ini sukar dipercaya karena seorang Wiranto “tidak mungkin” memakan nasi aking. Dia telah terbiasa hidup mewah, serba berkecukupan bahkan lebih. Dan, tentunya masyarakat tahu jika orang posisi Wiranto, dia pasti memakan apa? Lantas, mengapa Sang Jenderal (juga politikus lainnya) berani melakukan hal “buruk” demikian? Menjawab pertanyaan ini, mungkin ada baiknya kita melihat pendapat Jean Baudrillard, “Citra lebih meyakinkan ketimpang fakta, dan mimpi-mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan. Inilah dunia hiperrealitas, realitas yang lebih nyata dari yang nyata, semu dan meledak-ledak,” Bagi Baudrillard, dunia hiperrealis adalah seratus persen dari tatanan simulasi dan kadang-kadang memakai konsep ini secara terus-menerus. Di mana, dunia simulasi telah menghilangkan pesona secara mutlak … dan memalukkan, bahkan menurutnya, sebagaimana ditulis dalam Gane, 1995: 105), simulasi telah berhasil membunuh makna secara absolut.[4]

Fantasi Simbolis Sang Jenderal

Merujuk padangan Akhil Gupta (2006), “atraksi” para kandidat calon presiden dalam berkampanye, termasuk Wiranto, selaras dengan apa yang disebut sebagai the imagination of the state power. Kita sadar, Wiranto sudah bersiap diri dan berkonsolidasi untuk menggalang dukungan politik dalam rangka “memenangkan peperangan” memperebutkan kursi RI 1. Tak heran dia (juga politikus lainnya, seperti Prabowo, Megawati, SBY, Sutrisno Bachir, dan lain-lain) menjadikan kemiskinan dan kesejahteraan sebagai tema utama dalam kampanye. Sehingga, tidak mengherankan kalau dia perlu menunjukkan kepada publik (lewat iklan) bahwa ia memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah sosial kronis ini. Dan, jika terpilih menjadi Presiden, sudah tentu pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas paling utama, layaknya, kita melihat pemerintahan SBY-JK yang tetap “menjual” isu kemiskinan sebagai prioritas, selain isu Korupsi dan lainnya, sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam kampanye Pemilu 2004.

Pada titimangsa di atas, imajinasi kekuasaan yang bergelayut di alam pikiran Wiranto (juga politikus lainnya) dimanifestasikan dengan mengeksploitasi isu kemiskinan yang diderita sebagian besar rakyat Indonesia. Orang-orang Jompo, para petani, nelayan, buruh pabrik, tukang becak adalah sebagai lambang kemiskinan paling kongkret dalam realitas masyarakat. Maka Wiranto (juga politikus lainnya)memanipulasi makna simbolis tersebut lewat kampanye dan iklan yang tersebar di alam pikiran masyarakat kita.

Jadi, jelaslah ada pertautan antara politik simbolisme—menjual isu kemiskinan—dan imajinasi kekuasaan, yaitu upaya menggapai jabatan menjadi top leader di negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Sebagai sosok yang ingin menjadi RI 1, Wiranto ((juga politikus lainnya) berusaha membangun basis legitimasi kekuasaan politik dan kredibilitas moral melalui (wacana) publik. Wiranto bermain dalam tataran simbolis dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan, yakni berasosiasi dengan komunitas masyarakat miskin guna menunjukkan jiwa populis dan merakyat.

Pertanyaannya, apakah dengan melakukan pencitraan lewat politik simbolis di atas, Wiranto mampu menjawab problem dasar kehidupan ekonomi dan politik kekinian Indonesia? Jawabnya pasti tidak. Bagaimanapun politik pencitraan, tidak merupakan representasi dari realitas sesungguhnya seorang politisi Wiranto. Pencitraan melalui media massa hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ibaratnya, hanya menampilkan panggung depan dari seorang politisi dan tidak akan menampilkan pangggung belakang seorang politisi. Ya’ seperti tukang sulap yang mampu memanipulasi kenyataan. Uniknya, penonton tahu kalau itu sulap tetapi mereka tetap saja dibuat kagum dan bertepuk tangan.

Ketidaksadaran inilah yang membuat setiap iklan Sang Jenderal jauh dari representasi realitas empiriknya, sehingga ia kerap mendapat kritik pedas dari pelbagai kalangan. Pencitraan memang penting, akan tetapi bisa menjebak masyarakat pemilih. Seperti kita tahu, berkat strategi pencitraan yang jitu dan tepat, SBY-JK mampu mengalahkan ”mesin darat” partai politik dalam Pemilu yang lalu. SBY-JK dalam menggalang dukungan lebih menekankan kepada pencitraan dirinya untuk melawan mesin partai. Hasilnya, sangat spektakuler. Pencitraan sedemikian rupa dan mampu memukau masyarakat pemilih.

Tentu saja, tidak semua orang atau konsumen bisa terpengaruh begitu saja oleh bujuk rayu iklan. Tidak semua orang membeli suatu barang (baca: memilih tokoh/partai politik) yang diiklankan dengan menawan sekalipun. Paling banter, mereka hanya terkagum-kagum dengan bujuk rayu tersebut, laiknya iklan-iklan politik Wiranto, Prabowo dan Gerindra, dan partai-partai politik lainnya. Walaupun demikian, kita juga tetap saja harus mengamini jika unsur repetisi, trik, dan manipulasi dalam iklan tak bisa diabaikan dalam mempengaruhi kecenderungan pemilih, terlebih pemilih saat ini hidup di dunia globalisasi informasi, setiap “massage” visualitas amat berperan besar dalam membentuk budaya citra (image culture) dan budaya cita rasa (taste culture) masyarakat (pemilih).

Kini apakah dengan jurus-jurus iklan yang hiperrealis tersebut Wiranto dapat memenangkan pertarungan sengit di tahun 2009? Bagi saya sukar untuk seorang Wiranto (juga politikus lainnya) mampu memenangkan “medan pertempuran itu”. Mereka bukanlah Barack Obama, yang berhasil memanfaatkan citra, setelah sekian lama terjun di dunia masyarakat secara nyata. Ada baiknya dengan kerja keras, milyaran rupiah yang telah dipakai untuk biaya pencitraan dan fantasinya di berikan kepada simbol-simbol kemiskinan (baca: rakyat miskin) yang ada dalam iklan tersebut. Mungkin itu lebih baik dan angka 49 persen dapat menurun hingga mencapai 10 persen. Itu pun jika mungkin.

Tabikku.


[1] Untuk lebih jauh memahami apa dan bagaimana Iklan Layanan Masyarakat, lihat tulisan Ashadi Siregar bertajuk Perspektif Kritis Terhadap Iklan Layanan Masyarakat, yang disampaikan pada Diskusi dan Evaluasi Paket Layanan Masyarakat Melalui Media Film Produksi BIKN, Pengembangan dan Optimalisasi Produksi Film Layanan Masyarakat sebagai Media Informasi Publik, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, Yogyakarta 16 November 2000.

[2] Untuk lebih jauh memahami iklan dan gaya hidup lihat Idi Subandy Ibrahim, dalam Budaya Populer Sebagai Komunikasi, (2007:141): Yogyakarta: Jalasutra.

[3] Lihat majalah Tempo, edisi khusus akhir tahun, 22-28 Desember 2008, bertajuk 10 TOKOH 2008: Mereka Bekerja dengan Hati Menggerakkan Daerah. Menurut pihak redaksi Tempo, pemilihan 10 tokoh 2008 ini bukan perkara mudah. Ada kategorisasi atas pilihan tersebut, seperti tokoh merupak seorang birokrat bersih, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan mempunyai prestasi yang membanggakan bagi peningkatan kualitas daerah masing-masing.

[4] Untuk lebih mendalami apa dan bagaimana Simulasi, lihat George Ritzer (2003) dalam Teori Sosial Posmodern, pada bab 6. Jean Baudrillard: Persoalan Dunia kontemporer dan Kemungkinan Penanganannya, halaman 157 – 199. Terjemahan. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Dunia simulasi merupakan dunia pengikisan antara realitas dan imajinasi; sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang palsu.

17 Desember 2008 - Posted by | media and culture studies

6 Komentar »

  1. Promosikan artikel anda di http://www.infogue.com%3c/a>. Telah tersedia widget shareGue dan pilihan widget lainnya serta nikmati fitur info cinema, Musikgue & game online untuk para netter Indonesia. Salam!
    http://partai-politik.infogue.com/citra_dan_fantasi_kemiskinan_dalam_iklan_politik_wiranto

    Komentar oleh nun1k04a | 18 Desember 2008

  2. Salam kenal. makasih atas apresiasinya

    Komentar oleh sismono laode | 19 Desember 2008

  3. Indikator angka kemiskinan seperti yg disampaikan oleh Partai Hanura memang bersumber dr metode perhitungan World Bank dan ADB. Metode penghitungan penduduk miskin di Indonesia oleh BPS sesungguhnya menggunakan metode angka kemiskinan statis. Padahal, metode ini sudah sejak jaman orde baru belum pernah diperbaharui, kecuali diganti parameter-parameternya. Misalnya hy dgn menaikkan angka komponen biaya hidup dan konsumsi minimum. Lain2nya termasuk model matematika-nya masih belum diperbaharui. Pihak BPS maupun Bapenas sudah mengakui akan perbedaan penghitungan dgn World Bank dan ADB.
    Kalo sampeyan pgn tahu lagi, sesungguhnya sudah ada model pengukuran angka kemiskinan terbaru yg lebih luas dan representatif. Data yang digunakan Pak Wiranto dan Hanura tdk beda dgn data yg digunakan Pak Kwik, PaK Rizal, dan Pak Amin. Jadi angka2 itu bukan SIMBOL KEMISKINAN, tapi suatu bentuk perkiraan yang sekarang ini dianggap paling mendekati kenyataan karena lebih up to date ketimbang metode yg digunakan BPS. (Sekedar berbagi saja, karena saya pernah membantu input data dan data processing di BPS selama Sensus Nasional).

    Soal optimisme, apa salahnya seseorang py optimis? Berusaha keras, itu pasti, tapi soal menang ato kalah, Tuhan yg menentukan.

    Komentar oleh Leo Kusuma | 21 Desember 2008

  4. terima kasih atas masukkannya. Hanya saja angka-angka yang disampaikan iklan Hanura maupun partai politik yang lain, punya cenderungan untuk “menjual” kemiskinan. Memang kita bisa saja melihat itu sebagai “representasi” dari realitas yang liyan, tetapi kesan dan retorik, baik itu melalui teks ditambah visualitas yang aduhai, membuat angka-angka tersebut menjadi simbol kemiskinan.
    Mengenai optimisme, saya sepakat. Tetapi optimisme harus juga dibangun dengan kejujuran? oke, tabikku

    Komentar oleh sismono laode | 23 Desember 2008

  5. Benar sekali Pak, maka dari itu kita(baca: Anda dan saya) mesti bijak dan pandai-pandai memilih dalam PEMILU.

    Komentar oleh aki | 6 Januari 2009

  6. sip.

    Komentar oleh sismono laode | 8 Januari 2009


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: